Dunia Kini Ramai-Ramai Berebut Vaksin Corona, DK PBB Turun Tangan Cegah Adanya Vaksin Apartheid

POS KUPANG, COM  - Seperti sudah digambarkan oleh banyak kalangan jauh hari, akan terjadi saat dimana vaksin Covid-19 diperebutkan. Dan terbukti, kini banyak negara sudah mulai memperebutkannya.

Terutama antara negara-negara Utara dan Selatan. Oleh negara-negara kaya dan negara-negara yang masih miskin.

Dewan Keamanan PBB akan memperdebatkan masalah akses global ke vaksin Covid-19. Agendanya akan mengangkat masalah yang kemungkinan akan menggarisbawahi perbedaan tajam antara anggota dewan.

Pertemuan yang rencana akan berlangsung pada Rabu (17/2/2021), dilakukan atas inisiatif Inggris, yang membanggakan program vaksinasinya yang efektif.

AFP pada Minggu (14/2/2021) melaporkan sejumlah pertanyaan mungkin akan diajukan dalam agenda itu. Misalnya terkait bagaimana vaksin dapat didistribusikan secara adil.

Artinya tidak ada lagi persoalan seperti yang terjadi dalam pengadaan pertama-tama, di mana vaksin terlebih dulu diambil negara-negara terkaya di Utara sedangkan di Selatan menderita.

Atau haruskah pasukan penjaga perdamaian PBB helm biru di sekitar 15 negara, bersama dengan karyawan PBB lainnya yang ditempatkan di seluruh dunia?

Kemudian apakah perlu mendeklarasikan mereka sebagai pekerja esensial dan menerima prioritas vaksin, termasuk di negara-negara yang belum menerima dosis vaksin? Jika demikian, siapa yang harus memberikan vaksin: Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara asal pasukan atau negara di mana mereka ditempatkan? 

"Vaksin dan vaksinasi sebenarnya bukan tugas Dewan Keamanan," kata seorang duta besar, yang berbicara tanpa menyebut nama.

Dewan Keamanan, dengan misi menjaga perdamaian dan keamanan di seluruh dunia, tidak memiliki keahlian kesehatan khusus, kata duta besar itu melansir AFP.

Menurutnya Dewan Keamanan PBB hanya dapat memberikan “kontribusi." Dia menambahkan bahwa tidak ada resolusi tentang masalah tersebut kemungkinan akan muncul dalam pertemuan minggu ini.

Satu-satunya keterlibatan langsung Dewan Keamanan dalam pandemi terjadi pada Juli 2020. Yaitu ketika setelah negosiasi yang panjang dan sulit untuk menyelesaikan ketegangan AS-China yang tajam.

Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi yang mendorong gencatan senjata di negara-negara konflik untuk membatasi penyebaran Covid-19.

Inggris baru-baru ini berbagi dengan beberapa negara lain rancangan resolusi tentang manajemen vaksin, kata para diplomat.

"Ada draf resolusi. Negosiasi baru saja dimulai. Ini akan memakan waktu," menurut diplomat lainnya.