Kudeta di Myanmar, Aung San Suu Kyi Ditahan, Kondisi Darurat Berlaku, Warga Dilarang Keluar Rumah

TV dan Radio sudah dipadamkan. Internet lewat operator sudah tidak bisa digunakan. Saya hanya bisa mengakses internet dari jaringan wilayah lokal nirkabel (wifi) rumah, dan tidak tahu sampai kapan internetnya bisa diakses.

Seluruh warga saat ini diperintahkan untuk tidak beraktivitas di luar rumah.

Pihak NLD sudah mengeluarkan pernyataan yang meminta warga untuk tetap tenang, dan mereka akan mencoba negosisasi.

(Seperti dituturkan kepada wartawan BBC News Indonesia, Muhammad Irham, melalui sambungan aplikasi telepon Whatsapp, Senin, sekitar pukul 12.00 WIB).

Apa reaksi AS dan Australia?

Merespons aksi penahanan para pemimpin politik Myanmar, Australia menuntut militer Myanmar agar segera membebaskan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin lainnya.

Mereka memperingatkan bahwa militer "sekali lagi berusaha untuk merebut kendali" negara itu.

"Kami menyerukan kepada militer untuk menghormati aturan hukum, untuk menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme yang sah," kata Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari kantor berita AFP.

"Dan untuk segera membebaskan semua pemimpin sipil dan lainnya yang telah ditahan secara tidak sah," tambahnya.

Sementara, mengutip dari kantor berita Reuters, Amerika Serikat menyatakan menolak setiap upaya untuk mengubah hasil pemilihan terbaru atau mengubah transisi demokratis Myanmar.

"AS menentang segala upaya untuk mengubah hasil pemilihan umum baru-baru ini atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar, dan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika tidak menghentikan apa yang mereka lakukan," kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa Presiden AS Joe Biden telah diberi pengarahan.

'Kami ingin mereka bertindak sesuai hukum'

Penangkapan itu terjadi di tengah ketegangan antara pemerintah sipil dan militer, yang memicu kekhawatiran akan adanya kudeta.

Dalam pemilu pada November tahun lalu, NLD memenangkan cukup kursi di parlemen untuk membentuk pemerintahan, namun militer menganggap pemungutan suara itu curang.

Militer telah meminta pemerintah untuk menunda sidang parlemen, yang akan berlangsung pada hari Senin (1/2/2021).