AKHIRNYA TERUNGKAP, Penembakan 6 Laskar FPI Bukan Pelanggaran HAM Berat, Ini Penjelasan Komnas HAM!

"Termasuk barang-barang bukti yang melengkapi laporan kami," bebernya.

Dalam pertemuan tersebut, Taufan mengatakan pihaknya menyampakan kepada Presiden mengenai ancaman kekerasan pada ruang-ruang demokrasi.

Potensi ancaman kekerasan tersebut bahkan sudah disampaikan Komnas HAM sejak setahun lalu.

"Kami menjelaskan bahwa sejak tahun lalu Komnas HAM sudah menyampaikan suatu warning kepada seluruh elemen bangsa kita."

"Tentang apa yang kami sebut sebagai ancaman kekerasan yang sering kali masuk di dalam ruang-ruang politik atau ruang-ruang demokrasi kita," paparnya.

Menurut dia, insiden adu tembak yang menewaskan 6 anggota FPI pada 7 Desember lalu menurutnya merupakan rangkaian panjang.

Insiden tersebut menunjukkan politik kekerasan sudah menghantui demokrasi di Indonesia.

Komnas HAM meminta pemerintah melakukan langkah sistematis dengan sejumlah elemen, untuk menjaga demokrasi di Indonesia berlangsung damai tanpa kekerasan.

"Oleh karena itu, kami sampaikan Komnas HAM sangat peduli dan berharap seluruh pihak, terutama pemerintah, memperhatikan dan melakukan langkah-langkah yang sistematis, terukur, terpadu dengan semua elemen."

"Supaya demokrasi kita berjalan dengan penuh kedamaian tanpa ada langkah-langkah kekerasan," urainya.

Presiden Terima Langsung

Menko Polhukam (Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan) Mahfud MD mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima langsung kedatangan komisioner Komnas HAM tersebut.

"Saya mendampingi, Presiden bersama Mensesneg," ungkap Mahfud MD dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Kamis (14/1/2021).

Menurut Mahfud MD, pemerintah sejak awal mempersilakan Komnas HAM melakukan investigasi.

Sesuai UU Komnas HAM dan UU Pengadilan HAM, maka Komnas HAM lah yang melakukan penyelidikan dan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dan aparat.