Kata Pakar UGM, Kalau Mensos Blusukan Memang Tidak Tepat, Tapi Itulah Risma Figur Hebat Milik Bangsa
Dia menyampaikan, persoalan sosial di Indonesia sangat banyak dan beragam, mulai dari masalah kebijakan hingga persoalan di lapangan.
lihat foto
Kata Pakar UGM, Kalau Mensos Blusukan Memang Tidak Tepat, Tapi Itulah Risma Figur Hebat Milik Bangsa
POS-KUPANG.COM, JAKARTA -- Semenjak tinggal di Jakarta dalam kapasitas sebagai Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini tak henti-hentinya jadi bahan pergunjingan publik.
Aksi blusukannnya menjadi ciri yang melekat pada diri Risma yang merupakan mantan Wali Kota Surabaya itu.
Lantaran sikapnya yang demikian, sehingga aksi blusukan Risma menjadi viral dan seketika menuai kontroversial.
Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai Risma tak bisa memahami tugas bahkan tak mampu membedakan tupoksi sebagai Menteri Sosial (Mensos) dan Wali Kota.
Hal serupa kini disampaikan Pakar Politik Pemerintahan UGM, Wawan Mas’udi.
Wawan Mas’udi menilai aksi blusukan Mensos Risma memang bukanlah hal yang tepat dilakukan oleh seorang menteri.
"Kalau dari sisi politik pemerintahan aksi blusukan menteri itu tidak tepat," ungkap dia melansir laman UGM, Minggu (10/1/2021).
Dia menyampaikan, persoalan sosial di Indonesia sangat banyak dan beragam, mulai dari masalah kebijakan hingga persoalan di lapangan.
Seharusnya, kata dia, mengurusi tunawisma, gelandangan, dan membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup, sudah menjadi tugas pemerintah level bawah.
"Penyelesaian dan cara untuk menangani masalah gelandangan, tunawisma dan lainnya itu tugas dari pemerintah kota, pemerintah daerah, dan pemerintah provinsi," ungkap dia.
Sementara tugas Mensos, lanjut dia, memastikan kebijakan yang berhubungan dengan persoalan sosial, agar bisa dirancang dan diimplementasikan dengan baik.
Wawan menegaskan, aksi blusukan yang dilakukan Mensos Risma dimungkinkan, karena masih terbawa dengan kebiasaanya saat masih menjadi Wali Kota Surabaya.
Seperti diketahui Risma kerap melakukan blusukan secara langsung dalam menangani persoalan di Surabaya.
"Sebagai menteri sekali waktu blusukan boleh, tapi harus jelas tujuannya. Seperti memastikan program nasional terkait jaminan nasional diterima masyarakat atau tidak," jelas Wawan.
