Breaking News:

Salam Pos Kupang

Angkat Tenaga Kontrak Sesuai Kebutuhan

WAKIL Wali Kota Kupang, Hermanus Man dengan tegas mengingatkan OPD di daerah itu untuk mempekerjakan PTT

Angkat Tenaga Kontrak Sesuai Kebutuhan
Dok POS-KUPANG.COM
Logo Pos Kupang

POS-KUPANG.COM - WAKIL Wali Kota Kupang, Hermanus Man dengan tegas mengingatkan organisasi perangkat daerah ( OPD) di daerah itu untuk mempekerjakan pegawai tidak tetap ( PTT) atau tenaga kontrak hingga ada surat keputusan baru. Peringatan itu dilakukan agar ada pembenahan sebelum kontrak ditandatangani.

Tidak ada pengkatan tenaga kontrak baru. Semua tenaga kontrak lama tetap dipakai. Syaratnya, harus memenuhi kriteria yang ditatapkan Pemerintah Kota Kupang. Bila tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan, pegawai tidak tetap ( PTT) itu tidak akan dikontrak lagi. Namun belum dijelaskan apakah akan ada pengangkatan baru untuk mengganti PTT yang tidak lagi dikontrak itu atau tidak.

Baca juga: Peran Sahabat Sehat dalam Upaya Pencegahan DBD di Sikka

Pemerintah Kota Kupang saat ini sedang menganalisa kebutuhan pegawai tidak tetap. Kebutuhan itu, apakah berdasarkan kualifikasi ataukah jumlah. Kalau memang jumlahnya masih kurang, akan ditambah atau apakah kualifikasi tertentu sangat dibutuhkan, tentu akan dipertimbangkan.

Kita harus jujur bahwa dengan pembatasan pengangkatan pegawai negeri, pemerintah di level apapun masih butuh tambahan pegawai. Contohkan saja petugas pada dinas kebersihan dan pertamanan. Tidak mungkin pengangkatan petugas lapangan di instansi ini 100 persen berdasarkan kualifikasi atau keahlian. Yang paling penting adalah jumlah dan kinerja.

Baca juga: Update Corona Sumba Timur - 28 Sampel Swab Negatif

Kondisi ini tentu berbeda dengan dinas kesehatan, pendidikan dan lainnya. Di instansi tertentu, tenaga kontrak tentu tidak bisa diangkat hanya untuk kemudian pekerjaannya setiap hari hanya menyiapkan minuman untuk atasan, lem surat ataupun antar surat.

Namun tak bisa dipungkiri bahwa keberadaan tenaga kontrak punya sisi politis. Sebut saja orang-orang yang mengaku tim sukses. Mereka pasti akan menitipkan anak ataupun keluarganya di OPD. OPD biasanya 'tidak bisa dilawan.' Pasalnya, mereka mengaku sangat berjasa untuk sang pemimpin sehingga kepala OPD tidak boleh menolaknya. Kalau menolak, jabatan bisa jadi taruhan.

Kalau ini yang terjadi, maka analisa soal kebutuhan tenaga kerja dari PTT pasti mubazir. Analisa hanya akal-akalan untuk menunggu nama-nama titipan sampai di meja pimpinan. Begitu nama titipan itu tiba, baru surat keputusan penetapan PTT dikeluarkan.

Kita tentu berharap, hal yang terakhir ini tidak terjadi di Pemerintahan Kota Kupang. Penegasan awal tahun Hermanus Man agar menertibkan PTT harusnya menjadi harapan agar sumber daya pegawai di lingkup Pemkot Kupang semakin baik. Bukan hanya sekadar untuk tujuan politis, tapi karena sesuai kebutuhan demi pencapaian program kerja. **

Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved