Breaking News:

Kepala BKD Ade Manafe Sebut Tidak Semua PTT Diangkat Kembali

Mulai hari ini 2.180 Pegawai Tidak Tetap ( PTT) di Lingkup Pemerintah Kota Kupang tidak berkantor

Penulis: Yeni Rachmawati | Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/Yeni Rachmawati
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Ade Manafe 

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Mulai hari ini 2.180 Pegawai Tidak Tetap ( PTT) di Lingkup Pemerintah Kota Kupang tidak berkantor hingga adanya pengangkatan kembali PTT untuk tahun 2021.

"PTT di lingkup Pemerintah Kota Kupang ini dikontrak selama satu tahun. Pada akhir tahun 31 Desember 2021 maka harus diberhentikan dulu dengan SK pemberhentian yang akan dibagi besok. Setelah itu akan diangkat kembali berdasarkan hasil evaluasi dari Pimpinan OPD masing-masing," kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah ( Kepala BKD) Kota Kupang, Ade Manafe, kepada POS-KUPANG.COM, Senin (4/1/2021).

Ade menjelaskan mulai dari kecamatan, kelurahan dan perangkat daerah yang ada di Pemerintah Kota melakukan evaluasi. Kemudian akan di cros cek dengan absensi, barulah ditentukan PTT yang disiplin sesuai Perwali tenaga kontrak.

Baca juga: Wakil Wali Kota Minta Masyarakat Jadi CCTV Jaga Fasilitas Umum

Jadi tidak semua PTT akan diangkat kembali. Karena yang tidak memenuhi aturan pasti diberhentikan.

Diharapkan dalam satu minggu ini PTT sudah bisa bekerja kembali, SK sementara dalam proses.

Tapi untuk sekarang PTT belum bisa masuk bekerja, karena jangan sampai ada PTT yang evaluasinya tidak memenuhi aturan kemudian diberhentikan maka akan menimbulkan komplen.

Baca juga: Warga Nagekeo Budidaya Anggur Organik, Berikut Liputannya!

"Evaluasi dari pimpinan OPD secara keseluruhan sudah masuk di kami, nanti kami akan lihat kembali. Prosesnya kan barus di badan kepegawaian. Pasti akan terjadi pengurangan karena adanya evaluasi. Pengangkatan kembali baru diproses karena baru keluarnya persetujuan anggaran dari Gubernur pada 31 Desember, dalam SK tenaga PTT juga dicantumkan salah satu acuan dasar," ujarnya.

Terkait anggaran untuk mengcover seluruh kebutuhan PTT di Kota Kupang pada 2021, kata Ade, bila berdasarkan evaluasi ada PTT yang tidak diperpanjang lagi kontraknya maka tergantung dari kebijakan pimpinan.

"Kebijakan pimpinan seperti apa, apakah tetap berarti dananya disetor kembali. Tapi bila ada pengisiannya, maka disi. Jika tetap seperti itu maka dananya dikembalikan berarti silpa," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM Yeni Rachmawati, Yeni Rachmawati)

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved