Wakil Ketua DPRD SBD Sarankan Pemerintah Perlu  Gelar Bimtek Bagi Sarjana Pelopor Desa

POS-KUPANG.COM | WAIKABUBAK--- Wakil Ketua DPRD Kabupaten  Sumba Barat Daya,  Samsi Pua Golo, S.T meminta pemerintah daerah perlu menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada sarjana pelopor desa  yang  berkarya di seluruh wilayah Sumba Barat Daya  sejak tahun 2020 dan akan berlanjud pada tahun-tahun mendatang.

Sebab berdasarkan hasil pengamatan maupun hasil diskusi dengan masyarakat ketika melaksanakan kunjungan kerja di kecamatan dan desa mendapatkan keluhan kehadiran 5 sarjana pelopor  desa di 173 desa  belum memberi dampak bagi masyarakat.

Baca juga: Bupati Ende Apresiasi Izin Mudah Untuk Rakyat Gebrakan Baru Dinas PMTSP

Hal itu karena para sarjana pelopor desa tersebut tidak memahami tugas masing-masing ketika berada di desa. Penyebabnya adalah tidak  adanya bimbingan teknis  bagi sarjana pelopor sebelum turun lapangan. Mestinya para sarjana tersebut diberi bekal pengetahuan (Bimtek) terlebih dahulu sebelum turun ke desa-desa.

Baca juga: Polres TTU Evakuasi Mayat yang Ditemukan di Oelakaeb

Faktanya, setelah perekrutan sarjana pelopor desa, lalu diterjunkan ke desa-desa tanpa bekal pengetahuan cukup melaksanakan tugas di desa masing-masing. Akibatnya para sarjana bingung  harus melaksanakan program apa di desa. Kondisi itu semakin sulit ditambah sejumlah kepala desa menolak kehadiran 5 sarjana pelopor desa itu. Para kepala desa  beranggapan kehadiran sarjana pelopor  desa dapat mengganggu kenyamanan kepala desa mengelolah keuangan desa. Padahal kalau saja, kepala desa memanfaatkan 5 sarjana pelopor desa justru mempercepat  pembangunan desa itu sendiri.

Wakil Ketua DPRD SBD,  Samsi Pua Golo, S.T menyampaikan hal itu di ruang kerjanya, Senin (28/12/2020).

Menurutnya, pemerintah perlu memprogramkan bimbingan teknis bagi sarjana pelopor desa. Kegiatan Bimtek itu berjalan awal tahun 2021 agar sarjana pelopor desa dapat melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa bimtek maka  keadaan yang terjadi pada tahun 2020 akam kembali terjadi pada tahum 2021 ini.

Samsi Pua Golo juga  meminta pemerintah perlu mengevaluasi kehadiran  sarjana pelopor di seluruh wilayah Sumba Barat Daya. Hal itu untuk mengukur seberapa besar komitmen sarjana pelopor membangun desa. Bila sarjana pelopor desa malas melaksanakan tugas di desa maka hendaknya pemerintah tidak memperpanjang konrrak pada tahun 2021 mendatang. Langkah tegas harus diambil demi menjaga komitmen pemerintah membangun daerah ini. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM,  Petrus Piter)