Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai 1 Januari 2021, Telat Bayar Segini Besaran Dendanya

Dalam pembayaran iuran peserta PBI di tahun 2021, juga akan ada kontribusi pemerintah daerah (Pemda) Provinsi sebesar Rp 2.000 sampai Rp 2.200, tergantung kapasitas fiskal daerah.

Di sisi lain, peserta kelas I dan II sudah lebih dulu mengalami kenaikan tarif sejak 1 Juli 2020 lalu.

Sebelumnya, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) memastikan iuran BPJS Kesehatan tidak naik tahun depan.

Anggota DJSN Muttaqien mengatakan iuran BPJS Kesehatan pada 2021 tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.

"Iuran BPJS Kesehatan untuk tahun 2021 tetap menggunakan Perpres 64 Tahun 2020," kata Muttaqien, sebagaimana dikutip Kompas TV dari Kompas.com, Sabtu (28/11/2020).

Baca juga: Real Count Sirekap KPU Pilkada Jambi, Data Masuk: 64,29 %, Al Haris Unggul 1 Persen dari Cek Endra

Adapun besaran iuran BPJS Kesehatan pada 2021 yang harus dibayarkan peserta yakni Kelas 1 sebesar Rp 150.000.

Sementara itu, untuk Kelas 2 sebesar Rp 100.000, dan Kelas 3 sebesar Rp 35.000.

Sebenarnya, iuran Kelas III sebesar Rp 42.000, namun karena ada subsidi dari pemerintah sebesar Rp 7.000 maka yang harus dibayar peserta hanya Rp 35.000

Muttaqien menjelaskan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan dilakukan paling lambat tahun 2022.

Iuran akan disesuaikan dengan rencana penyesuaian iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) berbasis kebutuhan dasar kesehatan (KDK) dan penerapan kelas standar dalam BPJS Kesehatan tahun 2022.

Ihwal kenaikan iuran BPJS Kesehatan juga pernah disinggung oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, juga sebelumnya mengindikasikan akan ada perubahan tarif iuran BPJS Kesehatan.

Rencana kenaikan tersebut dikarenakan adanya kewajiban penjaminan baru yang sebelumnya tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Itu seperti kejadian luar biasa (KLB) wabah, bencana alam, dan non alam, hingga korban penganiayaan dan kekerasan, serta korban narkotika.

Untuk itu, butuh penyesuaian iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) berbasis kebutuhan dasar kesehatan (KDK).

Penyesuaian ini, kata Terawan, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 64 Tahun 2020 Pasal 54 A dan 54B, yang mengamanatkan untuk melakukan peninjauan ulang atas manfaat JKN agar berbasis KDK dan rawat inap kelas standar.

“Ini akan mempengaruhi besaran iuran JKN dan konsekuensinya perlu adanya perubahan besaran iuran," ujar Terawan saat rapat bersama Komisi IX DPR, Selasa (24/11/2020).

Kaji Ulang

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang direncanakan akan naik di tahun 2021, mendapat perhatian dari masyarakat. Salah satunya Ave Besi, salah satu pekerja swasta yang mengatakan, pemerintah perluh lakukan kajian ulang dan harus ada sosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat.

"Dalam masa pandemi Covid-19 saat ini, dengan adanya informasi tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan, pemerintah perluh lakukan kajian ulang atau adakan sosialisasi bagi masyarakat terlebih dahulu," kata Ave kepada POS-KUPANG.COM, Senin (28/12/2020).

Baca juga: Listrik Gratis Berakhir Desember! SIMAK Ketentuan Pelanggan PLN Terima Program Stimulus Januari 2021

Dikatakan Ave, untuk kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini, bagi orang yang BPJSnya ditanggung oleh perusahaan atau tempat kerjanya baik. Namun bagi masyarakat yang melalui jalur mandiri, pasti sulit apabila dalam satu keluarga terdapat empat/lima orang yang gunakan kartu BPJS kesehatan.

"Saya pikir kalau untuk pekerja swasta yang BPJS ditanggung pihak perusahaan baik. Tapi apabila jalur mandiri yang di dalam rumah terdapat 4 atau 5 anggota saja, dengan pendapatan yang tidak tetap, pasti sangat membebankan," ungkapnya.

"Saya rasa program ini sangat memberatkan karena, apalagi di masa pandemi Covid-19 dengan penghasilan yang cukup untuk kebutuhan keluarga. Ditambah lagi dengan kehidupan yang bersosial, pasti memberatkan," jelasnya

Ia mengakui, bagi pekerja yang ditanggung iuran BPJS oleh pihak perusahaan maupun tempat ia bekerja itu hal biasa. Namun bagi masyarakat umum yang pendapatannya tidak menetap, apalagi bukan sebagai penerima JKNKIS, berarti harus membayar sendiri.

Bahkan dampak dari kenaikan iuran ini, menurut Ave, pasti ada masyarakat yang tidak akan lakukan pembaiaran rutin perbulan.

"Saya berharap semoga program ini perluh dikaji ulang oleh pemerintah atau ada pilihan lain, supaya jangan membebankan masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini," pungkasnya. ( POS-KUPANG.COM, Ray Rebon )

Informasi lain mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini dapat di baca dengan KLIK DI SINI