Catatan Kritis Anggota DPR-RI Melchias Mekeng Tentang Waduk Napung Gete di Sikka NTT

Catatan Kritis Anggota DPR-RI Melchias Mekeng Tentang Waduk Napung Gete di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT ).

dok mekeng
Anggota DPR-RI Melchias Mekeng bersama Presiden RI, Joko Widodo atau Jokowi beberapa waktu lalu. (dok mekeng) 

POSKUPANGWIKI.COM - Catatan Kritis Anggota DPR-RI Melchias Mekeng Tentang Waduk Napung Gete di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT ).

Catatan kritis anggota DPR RI Dapil I NTT, Melchias Mekeng ini disampaikan kepada pos-kupang.com, Selasa (8/12/2020) melalui Wahsupnya.

Melchias Mekeng mengatakan, Presiden Jokowipada penghujung tahun 2015 telah turun ke NTT untuk meresmikan bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu.

Bendungan seluas 86 hektare ini diklaim bisa mengairi 139 hektare sawah dan 500 hektare tanaman palawija (data Balai Wilayah Sungai NTT-II,per-tanggal 9 Mei 2019).

Selain Bendungan Rotiklot, pemerintah pusat juga membangun pembangunan tujuh bendungan atau waduk di NTT, salah satunya adalah Waduk Napun Gete di Kabupaten Sikka.

Responsif dan tepat kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menginstruksikan pembangunan tujuh bendungan atau waduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kebijakan tersebut berbasis pada tekad pemerintah pusat untuk mendorong terciptanya kedaulatan pangan di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di NTT.

Syarat utama menuju terealisasinya kedaulatan pangan adalah ketersediaan air dan sistem irigasi. Itulah sebabnya mengapa pembangunan waduk mutlak dilakukan di NTT.

Perjuangan politik mengenai pembangunan waduk di NTT telah dilakukan semenjak 10 (sepuluh) tahun yang lalu yakni sejak tahun 2010.

Dalam suatu Rapat Kerja mengenai pembahasan asumsi makro APBN-P tahun 2010 antara Komisi XI dan Pemerintah yang diwakili Menteri Perekonomian Hatta Radjasa dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Melchias Markus Mekeng, anggota DPR RI dari Partai Golkar (kanan) bersama Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati
Melchias Markus Mekeng, anggota DPR RI dari Partai Golkar (kanan) bersama Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati (dok Melchias Markus Mekeng)

Dari tujuh butir kesepakatan antara DPR dan Pemerintah, terdapat dua butir  kesekapatan (butir 3 dan 4) yang bersentuhan dengan NTT.

Butir (3) berbunyi: Komisi XI DPR RI meminta pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah terutama daerah yang memiliki pertumbuhan yang rendah, antara lain wilayah Indonesia Timur (Sulawesi, Kalimantan, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat), daerah perbatasan, dan daerah-daerah terpencil dan daerah tertinggal lainnya antara lain Madura.

Sedangkan butir (4) berbunyi: Komisi XI DPR RI dan pemerintah sepakat memberikan alokasi anggaran untuk pembangunan sarana air bersih dalam bentuk sarana waduk di Propinsi NTT.

Rencana pembangunan Waduk Napun Gete didukung wakil rakyat di DPRD Sikka. Bukti dukungan riil DPRD Sikka yakni pengalokasian anggaran APBD Sikka tahun 2016 sejumlah Rp 4 miliar.

Dan dana itu digunakan antara lain untuk pembebasan lahan milik warga di sekitar lokasi pembangunan waduk. Selaku wakil rakyat di DPR-RI dari Dapil NTT-1.

Halaman
123
Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved