Begini Penjelasan Dr. Laurensius Sayrani Terkait Masalah Daerah Tertinggal di NTT
ternyata berbagai pilihan kebijakan termasuk regulasi, program, anggaran, mobilisasi birokrasi, desain kinerja hingga dinamika politik justru
Penulis: Ray Rebon | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Namun pada level yang 'lebih dalam' menyangkut struktur aktor dan kepentingan baik politik dan ekonomi serta birokrasi itu sendiri, nampaknya tidak terkendali secara baik. Di balik relasi-relasi formal organisasional birokrasi, bekerja pula relasi-relasi patron-client yang menjadi basis pembentukan perilaku birokrasi dan kebijakan di NTT selama ini.
Baca juga: Prabowo Subianto Murka & Marah Besar Sebut Edhy Prabowo Anak yang Diangkat dari Selokan
Baca juga: Bantuan di Rumah Warga Dihentikan, Bupati Sunur Minta Pengungsi Mandiri ke Posko Terpusat
Baca juga: Polsek Kelapa Lima Gandeng Pengelolah Gedung dan Wedding Organizer Perangi Covid-19
Sayangnya, reformasi birokrasi termasuk hadirnya pemimpin politik hasil pilkada nampaknya tidak cukup serius mengubah kondisi struktural birokrasi semacam ini.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon)
