Beras Bantuan untuk Korban PHK di Borong dan Rana Mese tak Berkualitas, Yohanes: Tidak Manusiawi

Selain itu, bantuan beras ini sebenarnya langsung diserahkan ke masyarakat penerima, bukan disimpan di Kantor Camat.

Terkait dengan temuan ini, kata Yohanes, pihaknya akan membawa ke Sidang Paripurna DPRD, minimal pemerintah provinsi NTT memikirkan kembali terhadap cara kerjanya yang mana mitranya PD Flobamor yang telah mengorbankan masyarakat. Selain itu juga menjadi tugas bersama baik masyarakat dan Pemerintah setempat juga berhak mengkritisi cara-cara kerja Pemerintah Provinsi NTT yang tidak masuk akal sehat dan mengorbankan masyarakat.

"sehingga patut diduga bahwa ada hal-hal yang perlu diingatkan kembali DPRD untuk jangan main-main dengan situasi Covid ini, jangan orang memanfaatkan situasi ini untuk mengambil keuntungan. Ini DPRD tentu tegas dan prinsip ini tidak boleh terjadi, maka dalam hal ini yang bertanggungjawab adalah saudara gubernur Karena membawai seluruh lembaga di Provinsi maka wajib hukumnya Gubernur mempertanggungjawabkan di sidang Paripurna manakalah di 22 Kabupaten/Kota menemukan hal yang sama,"tegas Rumat.

Karena itu, Yohanes meminta kepada Gubernur NTT untuk berpikir kembali terhadap nasib masyarakat penerima. Sebab, pihaknya tidak ingin barang-barang bantuan dibuang ditengah jalan dan membebani camat, Kades dan masyarakat itu sendiri.

Sementara itu Camat Borong, Maria A.Yarini Gagu menyampaikan kepada Yohanes Rumat bahwa, bantuan beras itu untuk masyarakat kecamatan Borong adalah tahap 2 dengan jumlah setiap kk mendapatkan 60 Kg yang tersebar di 8 desa dan 3 Kelurahan.

Untuk tahap pertama, kata Camat Maria, langsung diantar ke masyarakat penerima, namun untuk tahap 2 ini diantar ke kantor Camat saja. Selanjutnya baru dibagikan kepada masyarakat penerima.

"Jadi rencana besok ini masyarakat dari desa Gurung Liwut datang ambil duluan,"kata Camat Maria. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo)