Peringati Hari Sumpah Pemuda, PMKRI Kefa Demo Tuntut Pemda TTU Segera Bayar Gaji Guru Kontrak

Peringati hari Sumpah Pemuda, PMKRI Kefamenanu Demo tuntut Pemda TTU segera bayar gaji guru kontrak

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia ( PMKRI) Cabang Kefamenanu Santo Yohanes Don Bosco kembali melakukan aksi demontrasi. Kali ini mahasiswa katolik tersebut menyuarakan persoalan gaji guru kontrak yang belum dibayar hingga saat ini.

Padahal para guru kontrak sudah melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik sejak bulan Januari hingga Oktober 2020.

Baca juga: Kapolda NTT Berkunjungi ke Polres Sikka, Ini Yang Dilakukan

Aksi demontrasi yang juga dilakukan dalam rangka untuk memperingati Hari Sumpa Pemuda ke 92 tersebut dilaksanakan di Pos Tulip, Jalan El Tari, Kefamenanu pada, Rabu (28/10/2020).

Sekretaris Jendral PMKRI Cabang Kefamenanu, Honorius Abatan dalam orasinya mengatakan bahwa sampai dengan saat ini pemerintah daerah belum membayar gaji para guru kontrak. Padahal, para guru kontrak sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sejak bulan Januari hingga bulan Oktober 2020.

Baca juga: Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Lembata Sudah 100 persen

Melihat persoalan tersebut, kata Honorius, tidak ada alasan lagi bagi pemerintah daerah Kabupaten TTU untuk menunda pembayaran gaji guru kontrak.

"Oleh karena itu, kami meminta kepada pemerintah supaya segera membayar gaji guru kontrak, karena mereka sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mendidik anak-anak bangsa," ungkapnya.

Menurutnya, penundaan pembayaran gaji guru kontrak merupakan bukti penindasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sebab pemerintah membiarkan para guru kontrak hidup dalam kesengsaraan selama 10 bulan.

"Pertanyaan mereka makan apa kalau gaji mereka belum dibayar. Mereka dibiarkan hidup sengsara karena ulah dari pemimpin daerah ini yang tidak memiliki hati nurani untuk segera membayar gaji guru kontrak," ungkapnya.

Sementara itu, Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Kefamenanu, Kristoforus Bota dalam orasinya juga mengkritik kinerja DPRD TTU yang tidak memperjuangkan masalah yang sedang dihadapkan oleh guru kontrak.

Ditegaskannya, belum dibayarkannya gaji guru kontrak merupakan salah satu kontribusi besar dari DPRD TTU. DPRD TTU tidak mempunyai etikad yang baik untuk memperjuangkan nasib para guru kontrak.

"Mereka hanya memikirkan popularitas mereka semata. Tanpa memperhatikan nasb guru kontrak, padahal mereka adalah wakil rakyat yang bertugas untuk menyuarakan persoalan yang dialami oleh masyarakat," ujarnya.

Kristoforus menegaskan, jika pemerintah daerah Kabupaten TTU belum membayar gaji guru kontrak maka pihaknya tidak bosan-bosan untuk melakukan aksi demonstrasi dengan masa yang jumlahnya lebih banyak. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi)