UU Cipta Kerja

Sekjen PDI-P Sebut Demo Anarkis Tolak UU Cipta Kerja, Dimotori Elite Yang Tak Sabar Menunggu Pilpres

Hasto menjelaskan, PDI-P sebagai pengusung utama pemerintah telah mendiskusikan UU Cipta Kerja sedari sebelum menjadi undang-undang.

Editor: Frans Krowin
KOMPAS.com/ CHRISTOFORUS RISTIANTO
Sekretariat Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto saat ditemui di acara syukuran pelantikan Jokowi-Maruf Amin di bilangan Cikini, Jakarta, Senin (21/10/2019). 

Secara umum, dari data nasional, kata Airlangga, penanganan Covid-19 di Indonesia terus menunjukkan perbaikan.

Persentase kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia per 11 Oktober 2020 mencapai 76,48 persen, atau lebih baik dari rata-rata angka kesembuhan dunia sebesar 75,03 persen.

Kemudian tingkat kematian pasien Covid-19 di Indonesia sebesar 3,55 persen atau menurun dibandingkan dua pekan lalu yang mencapai 3,77 persen. Namun, angka kematian di Indonesia masih lebih tinggi dari rata-rata dunia yang sebesar 2,88 persen.

Sedangkan kasus aktif Covid-19 di Indonesia juga menurun menjadi 19,97 persen dari sebelumnya 22,46 persen.

Tingkat kasus aktif Covid-19 saat ini juga lebih rendah dari rata-rata kasus aktif Covid-19 dunia yang mencapai 22,1 persen. (Antaranews)

Tak Pernah Sebut SBY Jadi Dalang

Pemerintah pemerintah tidak pernah menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai dalang unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja yang terjadi belakangan ini.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan hal tersebut saat membalas cuitan kader Partai Demokrat, Andi Arief

Mahmud mengatakan, pemerintah tidak pernah menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai dalang unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja yang terjadi belakangan ini.

Semula, dalam cuitan di Twitter pribadi, Andi Arief meminta klarifikasi terhadap Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, serta BIN.

Klarifikasi yang dimaksud Andi Arief adalah tuduhan yang dilayangkan kepada SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Partai Demokrat terkait demo besar.

Bila tidak ada klarifikasi dari pihak pemerintah, lanjut Kepala Bappilu Partai Demokrat itu, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereka.

"Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak @mohmahfudmd, Pak Airlangga, Pak Luhut dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda," tulis Andi Arief, Selasa (13/10/2020).

Cuitan tersebut segera dibalas oleh Mahfud MD yang menegaskan, pemerintah tidak pernah menuduhkan hal tersebut kepada keluarga Presiden ke-6 itu.

Ia bilang, pemerintah tidak pernah mengatakan SBY dan AHY sebagai dalang atau pihak yang membiayai unjuk rasa.

Mahfud MD justru bertanya balik klarifikasi apa yang diminta Andi Arief. Ia juga meminta Andi Arief memberi tahu kapan pemerintah berkata hal itu.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved