UU Cipta Kerja
Sekjen PDI-P Sebut Demo Anarkis Tolak UU Cipta Kerja, Dimotori Elite Yang Tak Sabar Menunggu Pilpres
Hasto menjelaskan, PDI-P sebagai pengusung utama pemerintah telah mendiskusikan UU Cipta Kerja sedari sebelum menjadi undang-undang.
Sekjen PDI-P Sebut Demo Anarkis Tolak UU Cipta Kerja, Dimotori Elite yang Tak Sabar Menunggu Pilpres
POS-KUPANG.COM, JAKARTA- Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menilai tindakan anarkis yang dilakukan oleh massa Anti UU Cipta Kerja, sejatinya dimotori oleh elite politik yang tidak sabar menunggu hajatan akbar di Pilpres 2024.
Oleh karena itu, Hasto Kristiyanto meminta masyarakat agar selalu berhati-hati supaya tidak mudah diadudomba oleh para elite tersebut.
"Jangan mudah diadudomba hanya karena kepentingan segelintir elite kekuasaan yang tidak sabar untuk menunggu 2024," ucap Hasto Kristiyanto di Markas TribunNetwork di Jakarta, Selasa (13/10/2020).
Hasto menjelaskan, PDI-P sebagai pengusung utama pemerintah telah mendiskusikan UU Cipta Kerja sedari sebelum menjadi undang-undang.

Menurutnya, diskusi-diskusi itu selalu menghadirkan pro dan kontra, selalu ada dinamika.
"Tapi dalam UU itu kan juga memberikan kepastian. Tadi dikatakan misal tidak akan ada pesangon, buktinya ada. Tidak ada cuti, buktinya ada," ucap Hasto.
Lebih lanjut, Hasto mengajak masyarakat melihat secara jernih draf UU Cipta Kerja itu.
Tujuannya agar sama-sama memastikan, apakah benar UU Cipta Kerja menyengsarakan kaum buruh?
"Maka mari kita lihat secara jernih dan kemudian kita awasi bersama-sama implementasi UU tersebut. Apakah benar-benar menyengsarakan kaum buruh?," ujar Hasto.
Airlangga Hartarto: Ada Yang Menunggangi
Sementara itu sebelumnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa aksi demo besar-besaran menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berakhir ricuh, berkemungkinan ada yang menunggangi.
Selain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga mengatakan hal senada.
Pernyataan Airlangga Hartarto itu menuai reaksi dari aktivis Cipayung Plus NTB, mereka mengancam akan melaporkan Airlangga Hartarto ke polisi.
Baca juga: Pria Asal Indonesia Ini Dicap Jadi Terpidana Perkosaan Paling Buruk di Inggris Dinvonis Seumur Hidup
Baca juga: Pangdam Jaya Turun Tangan, Kerahkan Anggota TNI Malam Hari, Bubarkan Massa Aksi Tolak UU Cipta Kerja

Menyikapi perkembangan tersebut, Anggota Komisi III DPR RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat, Sari Yuliati meminta aktivis Cipayung Plus NTB tak menaruh curiga, bahkan berniat melaporkan pernyataan Airlangga Hartarto kepada Polisi.