Kampanye Daring Sepi Peminat Pilkada Serentak NTT

POS-KUPANG.COM | KUPANG -Pasangan calon bupati dan wakil bupati pada sembilan Pilkada, sudah berkampanye selama 12 hari. Umumnya memilih model kampanye tatap muka dan pertemuan terbatas di masa pandemi Covid-19. Sementara kampanye daring (dalam jaringan) sepi peminat.

Calon Bupati Sabu Raijua Takem Radja Pono mengaku kesulitan menggelar kampanye daring karena akses jaringan internet tidak mendukung. "Selain itu, tidak banyak masyarakat di wilayah itu memiliki handphone android untuk mengakses internet," kata Takem, Senin (6/10/2020).

Hal berrbeda disampaikan Calon Bupati Manggarai Barat, Adrianus Garu. Menurutnya, kampanye daring sangat efektif. "Sejauh ini sangat efektif. Selama ini saya dan pasangan saya justru sudah mulai melaksanakannya dan banyak yang antusias," katanya.

• Prajurit Baru Kodim 1602 Ende Terjun ke Masyarakat, Ini Pesan Dandim!

Ia menjelaskan, secara teknis cara yang dilakukan untuk mengelar kampanye daring itu adalah dengan melakukan kampanye "live streaming" di halaman Facebooknya yang menurut pengakuannya mencapai ribuan pengikut. Lokasi kampanye daring, bisa dilakukan di rumah atau di tempat lainnya yang nyaman.

"Dalam sepekan dua kali saya lakukan kampanye daring dan memang sekali kampanye itu kita bisa lihat berapa banyak orang yang dengar kampanye saya, karena di situ ada jumlah berapa orang yang menonton," tuturnya.

• UMKM Belum Optimal Manfaat Insentif Pajak

Selain mengelar kampanye daring, pria yang akrab disapa Andre Garu ini mengatakan, melakukan kampanye dari rumah ke rumah agar bisa bertemu dan mendengarkan secara langsung keluh kesah warga.

"Saat-saat seperti ini adalah momentum mendengarkan harapan rakyat bukan memberikan janji-janji dan mengumpulkan massa. Kita ajarkan mereka bagaimana hidup sehat di saat kampanye daring. Bukan memberikan janji-janji lain," ujar Andre Garu.

Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali-Yohanis Hiwa Wunu (Paket ULP-YHW) memilih model kampanye door to door (dari rumah ke rumah) dan kampanye dialogis/pertemuan terbatas.

"Bagi kami Paket ULP-YHW atau Paket Nomor Urut dua saat ini masih pakai sistem door to door. Selain itu,kami juga kampanye pertemuan terbatas," kata Ketua Tim Kampanye Paket ULP-YHW, Ali Oemar Fadaq di Waingapu, Rabu (7/10).

Ali Fadaq menegaskan, pelaksanaan kampanye telah diatur dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020, yang mana tidak ada kampanye rapat umum.

Ketua Harian DPD II Partai Golkar Sumba Timur ini mengatakan,
Paket ULP-YHW selama kampanye selalu mematuhi protokol kesehatan, yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur, Kristofel Praing-David Melo Wadu (Paket Sehati) selalu membawa dan membagikan masker kepada masyarakat sebelum melakukan kampanye.

"Jadi sebelum masuk ke tempat acara, tim memeriksa peserta, terutama soal masker dan suhu tubuh. Kalau ada yang tidak pakai masker atau tidak ada masker, maka kami sediakan masker," kata Sekretaris Umum Tim Kerja Paket Sehati, Marlan Umbu Hina, Rabu kemarin.

Terpisah, Komisioner KPU Provinsi NTT, Yosafat Koli mengatakan, kampanye dimulai tanggal 26 September 2020. Tahapan kampanye Pilkada serentak akan berlangsung hingga 5 Desember 2020.

Menurut Yosafat, kampanye pada masa pandemi Covid-19 masih didominasi tatap muka dan pertemuan terbatas. Hal itu berdasarkan hasil pantaun penyelenggara Pilkada sampai tingkat desa.

"Proses (kampanye) yang dilakukan rata-rata mereka masih menggunakan kampanye tatap muka dan pertemuan terbatas," kata Yosafat di Kupang, Rabu malam. Meski demikian, kata Yosafat, pihaknya belum menerima laporan Bawaslu NTT terkait pelanggaran selama 12 kampanye.

Ketua KPU NTT, Thomas Dohu mengatakan jika tidak bisa melakukan kampanye secara daring maka pelaksanaannya harus menerapkan protokol Covid-19 secara ketat.

"Dari beberapa metode kampanye khususnya yang melibatkan banyak pendukung misalnya pertemuan terbatas, tatap muka, itu memang sangat dibatasi dan diharapkan menggunakan metode daring," kata Thomas.

Pengawasan Bawaslu

Sementara itu, Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu dalam 10 hari pertama tahapan kampanye di 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, hanya 34 kabupaten/kota (14 persen) yang melakukan kampanye metode daring.

Sisanya, 233 kabupaten/kota (86 persen) tidak didapati pelaksanaan metode kampanye tersebut. Kampanye daring yang dilakukan antara lain pembuatan laman resmi pasangan calon, menyebarkan konten di akun resmi media sosial, konferensi virtual, hingga penayangan siaran langsung kegiatan kampanye.

"Metode kampanye yang paling didorong untuk dilakukan di masa pandemi, yaitu kampanye dalam jaringan justru paling sedikit dilakukan," ucap Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, Rabu (7/10).

Sebelumnya, KPU RI mendorong peserta Pilkada 2020 berkampanye secara daring atau virtual dengan memanfaatkan teknologi informasi.Tapi pada kenyataannya metode tersebut justru paling sepi peminat.

Bawaslu menduga pemanfaatan kampanye dalam jaringan minim digelar karena terjadi kendala di daerah yang bersangkutan.Seperti kurang memadai jaringan internet di daerah, terbatasnya kuota bagi peserta dan tim kampanye, terbatasnya pemahaman peserta kampanye dalam menggunakan gawai, hingga metode tersebut yang memang tidak diminati oleh peserta kampanye.

Adapun rincian 34 kabupaten/kota yang memiliki kegiatan kampanye daring, meliputi 31 kegiatan pengunggahan konten materi kampanye di media sosial, 12 kegiatan siaran langsung kampanye, 7 kegiatan pertemuan virtual, dan 3 kegiatan pembuatan laman resmi paslon.

"Analisa Bawaslu, kampanye dalam jaringan masih minim diselenggarakan karena beberapa kendala," jelas Fritz.

Jika metode kampanye daring paling sepi peminat, maka kegiatan kampanye tatap muka jadi terfavorit. Kampanye tatap muka diselenggarakan di 256 kabupaten/kota atau 95 persen dari daerah yang menggelar Pilkada 2020.

Bila dilihat pada tabel hasil pengawasan Bawaslu, Gunung Kidul dan Kabupaten Sukoharjo jadi dua daerah yang paling banyak kegiatan kampanye tatap muka, dengan 277 dan 232 kegiatan.Disusul Kabupaten Tangerang Selatan 74 kegiatan, dan Kabupaten Kendal 82 kegiatan tatap muka.

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyoroti soal netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020. Kondisi nyata di lapangan belum sesuai dengan harapan dan amanah undang-undang soal netralitas.

Wapres Ma'ruf menyebutkan sebanyak 600 ASN diduga melanggar netralitas selama gelaran kampanye Pilkada.

"Menurut laporan terakhir, dalam kurun waktu seminggu masa kampanye Pilkada 2020, Bawaslu telah menerima 1.300 laporan masyarakat tentang pelanggaran di dalam tahapan pelaksanaan Pilkada 2020.

Sebanyak 600 di antaranya terkait dengan netralitas ASN," kata Ma'ruf Amin saat peluncuran Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN, melalui siaran YouTube KASN RI, Rabu (7/10).

Wapres kemudian membuka data beberapa pelanggaran netralitas ASN yang perlu mendapat perhatian.Di antaranya memberikan dukungan kepada paslon di media sosial atau media massa, melakukan pendekatan atau mendaftarkan diri pada salah satu partai politik dan turut menyosialisasikan bakal calon peserta Pilkada.

"Menghadiri kegiatan yang menguntungkan bakal calon, mendeklarasikan diri sebagai bakal calon, mengajak atau mengintimidasi untuk mendukung bakal calon, serta melakukan pergantian pejabat dalam waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon," jelasnya. (hh/yel/ant/tribun network/yud/dng)