Penanganan Gizi Buruk Tidak Sekedar Pemberian Bubur Kacang Hijau

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Kasus stunting dan gizi buruk di Kota Kupang tengah dalam pantauan Pemerintah Kota Kupang. Untuk itu dalam berbagai program pemerintah lebih melibatkan masyarakat.

"Memang perlu duduk bersama untuk membahas dari hulu hingga hilir. Kemarin sudah rapat dan saya sudah memberitahukan, memang kalau hanya mengambil di hilirnya saja tidak menyelesaikan persoalan. Karena harus dimulai dari hulu hingga hilir pada anak-anak-anak, gadis-gadis, calon pengantin yang mana semuanya harus ditangani secara baik. Dalam perubahan anggaran ini mungkin belum terlalu cukup tapi nanti pada KUA PPS 2021 akan dibicaraka," kata Wakil Wali Kota Kupang, Herman Man kepada POS-KUPANG.COM, Kamis (24/9/2020).

• Promo Cashback Informa Hingga 15 Persen Minimal Belanja Rp 12 Juta

Selanjutnya, kata Herman, angka-angka ini berkolerasi dengan angka kemiskinan. Data terakhir dari BPS angka kemiskinan gini ratio menjadi fakta yang akan digeluti bersama. Tidak hanya pemerintah tapi melibatkan emua pihak, seperti pemerhati, tim penggerak PKK untuk berperang melalui hulu ke hilir.

Misalnya di Posyandu pengerjaannya harus komplit karena di PKK ada program yang bagus dan perlu diaktifkan kembali yaitu dasa wisma agar mampu memdetekasi calon pengantin dan calon ibu hamil.

• Tinggi Angka Gizi Buruk dan Stunting di Kota Kupang

Program ini, kata Herman, harus mengidentifikasi menurut agamanya masing-masing, karena akan dipikirkan dalam persiapan pernikahan ada materi-materi berkaitan dengan gizi keluarga dan pencegahan stunting kemudian diprogramkan.

"Saya kira tahun depan kita akan berpikir itu," ujarnya.

Dilanjutkannya terkait berapa anggaran untuk mengatasi hal tersebut angka yang ada masih dikonfirmasi kembali terutama dengan Dinas Kesehatan, Lurah, Kader kader posyandu dan Tim Penggetak PKK untuk anggaran hulu hingga hilir.

Tetapi, menurutnya, penanganan kemiskinan tidak hanya sekedar itu, salah satu program yang pernah dijanjikan yaitu pem modifikasi. Dimana ada upaya mengatasi masalah perekonomian di tingkat bawah.

Menangani kasus ini pun harus secara komprehensif, tidak hanya Dinas Kesehatan, tapi juga harus duduk bersama dan berbicara dengan Pertanian, Ketahanan Pangan, Perindustrian, Perdagangan dan Bapeda.

"Ini suatu pekerjaan besar. Meskipun masa jabatan tinggal dua tahun lagi ini pekerjaan besar yang perlu dilakukan," ujarnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)