Breaking News:

Pemkab Belu Ajukan Ranperda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata

Pemerintah Kabupaten Belu mengajukan dua rancangan peraturan daerah ( Ranperda) dalam sidang DPRD Kabupaten Belu tahun 2020

POS-KUPANG.COM/TENI JENAHAS
Wakil Bupati Belu, Drs. J.T Ose Luan 

POS-KUPANG.COM| ATAMBUA-----Pemerintah Kabupaten Belu mengajukan dua rancangan peraturan daerah ( Ranperda) dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Belu tahun 2020.

Salah satu ranperda yang diajukan pemerintah adalah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Riparda) Kabupaten Belu tahun 2020-2025 yang telah disampaikan pemerintah dalam sidang paripurna ke IV DPRD dengan agenda penyampaian pengantar nota keuangan perubahan APBD Kabupaten Belu T.A 2020, Selasa (22/9/2020) malam.

Pasien 06 dan 07 Yang Terpapar Covid 19 Dirawat di RSUD SoE

Pengantar nota keuangan perubahan APBD disampaikan Wakil Bupati Belu, Drs. J.T Ose Luan. Sidang dipimpin Ketua DPRD Belu, Jeremias Manek Seran Jr, didampingi Wakil Ketua I, Yohanes Jefri Nahak dann Wakil Ketua II, Sypri Temu.

Menurut pemerintah, latar belakang pengajuan Ranperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Riparda) Kabupaten Belu tahun 2020-2025 ini yaitu, pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah selain menjadi motor penggerak perekonomian, pariwisata juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.

Pasien Positif dari Matawai La Pawu Sumba Timur Sudah Kontak dengan Puluhan Orang

Saat ini sektor pariwisata di Kabupaten Belu mengalami perkembangan yang cukup signifikan namun perkembangan tersebut masih dirasakan belum optimal karena potensi daya tarik pariwisara di Kabupaten Belu belum digarap secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan pedoman dalam bentuk rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana.

Riparda mencakupi pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pemasaran pariwisata dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Riparda juga akan menjadi panduan dan arah bagi pemangku kepentingan perangkat daerah di Kabupaten Belu, pihak swasta maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolan pariwsata secara terarah, tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belu, Fredrikus L. B Mau,ST yang ditemui Pos Kupang.Com, Rabu (23/9/2020) mengatakan, salah satu kriteria untuk mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) bidang pariwisata, pemerintah daerah harus memiliki Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.

Untuk Kabupaten Belu, pembangunan kepariwisataan tidak cukup dengan anggaran APBD tetapi membutuhkan dukungan dana dari pemerintah pusat melalui DAK. Untuk mendapatkan peluang ini pemerintah daerah harus memenuhi kriteria yang ditetapkan kementerian satu diantaranya Riparda. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Teni Jenahas)

Penulis: Teni Jenahas
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved