Amunisi 'Mencabut' Akar Kemiskinan Flobamorata

Saat itu, Darwis beraudiens melaporkan agenda pelaksanaan sensus online, 15 Februari-31 Maret 2020. Saat itu, Gubernur Viktor mengajak BPS NTT memerangi kemiskinan di daerah ini.

Sekadar gambaran, BPS NTT mencatat penduduk miskin di daerah perkotaan di NTT pada September 2018 sebesar 9,09%, turun menjadi 8,84% pada Maret 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2018 sebesar 24,65%, naik menjadi 24,91% pada Maret 2019.

Rumah tangga miskin di NTT pada Maret 2019 adalah 5,84 orang. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.183.704,/rumah tangga miskin/bulan.

Penyelesaian masalah kemiskinan, demikian Gubernur Viktor, harus dilakukan secara struktural. "Upaya penurunan angka kemiskinan tidak boleh hanya terarah pada statistik semata tetapi juga secara struktural," tegasnya.

Pembangunan dan pengurangan kemiskinan di NTT, diakui Gubernur Viktor, tidak akan berhasil jika data dan konsep masih amburadul. Program-program meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi sulit tercapai dan tidak efektif tanpa data yang valid.

"Ungkapan yang sudah sering kita dengar terkait dengan konsep dan data kemiskinan adalah bahwa 'membangun tanpa data ibarat berjalan tanpa tujuan'. Dan 'menyediakan data yang valid dan reliabel itu mahal, tetapi membangun tanpa data akan lebih mahal' karena semua upaya menjadi tidak efisien dan efektif," ujar Gubernur Viktor.

Lebih baik punya satu sumber data. Dari pada dua sumber data (satunya Dukcapil) lalu masing-masing mengklaim datanya akurat. Data BPS dan Dukcapil selalu berbeda karena perbedaan dalam menentukan konsep "penduduk". "Masalah data tak boleh ada alternatif. Hanya satu sumbernya, BPS. Titik!" tegas Gubernur Viktor.

Darwis Sitorus pun optimistis bisa menjawabi harapan Gubernur NTT. Pasalnya, petugas pencacah yang diterjunkan ke lapangan sudah terlatih dan mengumpulkan seperangkat data penduduk secara detil berupa keterangan individu, gender, status perkawinan, agama, etnisitas, bahasa sehari-hari, jumlah anak lahir hidup dan yang masih hidup, tingkat pendidikan dan pekerjaan.

Juga keterangan mengenai ruang lingkup rumah tangga. Misalnya, kelahiran, kematian, penggunaan teknologi informasi- komunikasi. Kondisi dan fasilitas bangunan tempat tinggal, status kepemilikan, sumber penerangan, sumber bahan bakar, sumber air minum dan fasilitas mandi cuci kakus (MCK).

Menurutnya, hasil sensus penduduk 2020 ini akan mampu memberikan data jumlah komposisi, distribusi juga karakteristik penduduk NTT khususnya dan Indonesia umumnya. Ini juga akan menghasilkan parameter demografi dan proyeksi penduduk, seperti probabilitas, mortalitas, migrasi serta karakteristik penduduk lainnya. Dengan detail data ini, maka dipastikan akar kemiskinan di NTT akan terjawab dan memudahkan pemerintah melakukan intervensi.

Merasakan Manfaat Sensus Penduduk
Antusiasme warga, termasuk keluarga saya mengikuti sensus penduduk, karena sudah merasakan manfaat agenda 10 tahunan ini.

Kepemilikan kartu keluarga, misalnya, merupakan manfaat langsung yang dirasakan masyarakat dalam menikmati pelayanan pemerintah. Juga Kartu Indonesia Pintar (KIP), beras sejahtera (Rastra). Atau pembagian sembako, bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi gaji terdampak Covid-19 yang kini sedang bergulir, juga merupakan manfaat dari sensus penduduk.

"Terkadang warga tidak menyadari sudah merasakan manfaat langsung sensus penduduk," ujar Ignasius Moku dan Lenon Nafi, dua petugas sensus ketika mencacah di RT 21/RW 006 Kelurahan Kolhua-Kupang, Jumat (4/9/2020).

Keduanya tidak membantah banyak isu-isu penting aktual di NTT yang membutuhkan data penduduk dalam melakukan intervensi. Misalnya, pembangunan pendidikan, penuntasan wajib belajar sembilan tahun, penuntasan buta aksara, tingkat partisipasi pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, program keluarga berencana, penyusunan neraca kependudukan dan lingkungan, penyusunan indeks pembangunan Manusia (IPM).

Data kependudukan juga sangat dibutuhkan untuk mengintervensi bantuan bencana alam, program transmigrasi. Termasuk hajatan politik pemilukada yang kini sedang bergulir. Pun pemilihan umum, pemilihan presiden dan legislatif, pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota).