Sensus Penduduk 2020
Amunisi 'Mencabut' Akar Kemiskinan Flobamorata
Secara nasional, BPS menerjunkan 190.000 petugas pencacah di seluruh Indonesia untuk mengumpulkan data. Sebelumnya telah dilakukan sensus online
Penulis: Benny Dasman | Editor: Benny Dasman

Kepala BPS Provinsi NTT, Darwis Sitorus, meminta masyarakat menerima kedatangan petugas Sensus tanggal 1-30 September 2020. "Terimalah mereka. Berikan jawaban yang jujur dan benar. Data sensus penduduk sangat bermanfaat bagi perencanaan pembangunan.
Data adalah kunci pembangunan di masa depan. Karenanya semua penduduk berpartisipasi mewujudkan Satu Data Kependudukan Indonesia, Satu Data Kependudukan NTT. Tersaji data penduduk yang sudah terpadu," pesan Darwis Sitorus.
Darwis berharap petugas pencacah didampingi ketua RT sebagai ujung tombak pemeriksaan dan verifikasi data penduduk di wilayah terkecil. "Komitmen kita, semua rakyat NTT harus tercatat. Jangan sampai ada yang dilupakan," tegasnya.
Darwis pun memastikan sebelum turun ke lapangan semua petugas sensus telah menjalani rapid test. Mematuhi protokol kesehatan, menggunakan alat pelindung diri (APD). "Petugas memakai masker, sarung tangan, face shield, hand sanitizer dan physical distancing. Jadi, masyarakat jangan takut," pinta Darwis.
Permintaan senada disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah Setda NTT, Samuel Rebo, Senin (31/8/2020). Semuel tak membantah pencacahan tahun ini diterpa Covid-19 dan memiliki tingkat kesulitan yang cukup menantang. Akan ada penolakan terhadap kehadiran orang baru. Namun masyarakat NTT tak perlu khawatir, karena selain sudah terlatih, petugas sensus mematuhi protokol kesehatan.
"Mayarakat NTT tidak perlu ragu-ragu menerima petugas sensus. Data sensus sangat diperlukan untuk membangun NTT," tegas Samuel sambil menyebut Pemerintah Provinsi NTT mendukung sensus ini secara penuh agar targetnya 100 persen.

Tuntaskan SP Online
Pada momen kick off, Darwis Sitorus juga menggarisbawahi bahwa sensus penduduk secara langsung ini untuk menuntaskan SP online di NTT, 15 Februari-31 Maret 2020, dengan mengakses www.sensus.bps.go.id.
Sejak diluncurkan SP online 15 Februari 2020, Darwis menerjunkan timnya ke berbagai kantor organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN/ BUMD.
Gubernur NTT, Viktor Laiskodat, mendukung penuh dengan mewajibkan para aparatur sipil negara (ASN) di provinsi ini menyukseskan SP online. Bahkan melalui surat No: BU.470/01/BPS/2020, Gubernur Viktor meminta para bupati se- NTT menyukseskan Sensus Penduduk 2020.
Gubernur Viktor juga mewajibkan karyawan serta mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun swasta se-NTT untuk melakukan SP 2020 secara mandiri dengan sistem daring.
Hasilnya, sebanyak 18,19 persen dari total penduduk di NTT, sekitar 5,4 juta orang, telah mengikuti SP online.
Terdapat beberapa kabupaten/kota dengan pencapaian sensus melebihi target, yakni TTU, Flores Timur, Rote Ndao, Manggarai Barat, Sumba Tengah, dan Kota Kupang. Namun Darwis mengakui capaian ini masih di bawah target sebesar 23 persen. Hal ini disebabkan kondisi infrastruktur, terutama akses internet belum menjangkau seluruh wilayah NTT.
Secara nasional hingga Kamis (28/5/2020) malam, tercatat 47,9 juta penduduk Indonesia berhasil melakukan sensus online, dari total perkiraan penduduk Indonesia hampir 270 juta jiwa.
Setelah SP secara daring selesai, Darwis Sitorus dan stafnya di seluruh NTT melakukan print daftar penduduk untuk mengetahui warga NTT yang sudah mengikuti SP daring dan yang belum. "Kalau yang sudah mengisi online, kami keep. Yang belum kami kunjungi dengan membagi dokumen secara berjenjang hingga tingkat RT/RW. Ini yang sedang dilakukan," tegasnya.
Endus Kemiskinan NTT
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, menaruh harapan besar terhadap Sensus Penduduk (SP) 2020. Politisi NasDem ini menginginkan hasil sensus penduduk bisa mengungkap data asli kemiskinan di NTT sebagai daerah ketiga termiskin di Indonesia.
BPS NTT harus mampu menghitung angka kemiskinan dan mencarikan solusi mengatasinya. "Sensus penduduk ini harus bisa mengungkap data riil terkait kemiskinan. Misalnya, apakah ada keterkaitan penduduk miskin dengan jumlah anak," ujar Gubernur Viktor dalam pertemuan dengan Kepala BPS NTT, Darwis Sitorus, di Kantor Gubernur NTT, Senin (24/2/2020) lalu.