Breaking News:

4.511 Warga Belu Terima Bantuan JPS dari Pemerintah

Sebanyak 4.511 warga Kabupaten Belu telah menerima bantuan penanggulangan dampak Covid-19 dari Pemkab Belu

POS-KUPANG.COM/TENI JENAHAS
Bupati Belu, Willybrodus Lay saat memberikan bantuan JPS secara simbolis kepada warga di Kelurahan Umanen dan Beirafu, Juli 2020 lalu. 

POS-KUPANG.COM | ATAMBUA - Sebanyak 4.511 warga Kabupaten Belu telah menerima bantuan penanggulangan dampak Covid-19 dari Pemkab Belu lewat bantuan Jaring Pengaman Sosial ( JPS) yang bersumber dari APBD Kabupaten Belu.

Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 14 M dana APBD tahun 2020 untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Sasaran bantuan JPS ini lebih banyak masyarakat di kelurahan-kelurahan yang tidak memiliki alokasi dana khusus seperti pemerintah desa. Namun karena masyarakat di desa juga ada yang belum mendapat bantuan sama sekali sehingga pemerintah mengkovernya lewat bantuan JPS.

Update Corona Sumba Timur - Pemakaman Jenazah Masih Minim Peralatan

Inilah kebijakan pro rakyat yang diambil Pemerintah Kabupaten Belu di bawah kepemimpinan Bupati Willybrodus Lay, S.H dan Wakil Bupati, Drs. J.T Ose Luan. Pemerintan memberikan perhatian yang besar kepada masyarakat Kabupaten Belu di masa pandemi Covid-19. Apalagi mengenai bantuan yang merupakan hak masyarakat.

Untuk mengatasi dampak Covid-19, pemerintah telah menyalurkan beberapa bantuan yakni Bantuan Sosial Tunai (BST), Perluasan Program Sembako, Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Bantuan langsung tunai tersebut, ada yang disalurkan pemerintah pusat melalui kantor pos seperti bantuan sosial tunai (BST) ada pula yang disalurkan Pemkab Belu.

Ada Protes Tanah Lusikawak Dijadikan Taman, Lurah Lewoleba Cari Lokasi Lain

Khusus untuk bantuan JPS, Pemerintah Kabupaten Belu telah
menyalurkan kepada 4.511 kepala keluarga dengan sebesar Rp 1,8 juta untuk jatah tiga bulan terhitung, Mei, Juni dan Juli.

Kepala BP4D selaku Koordinator Bidang Penanganan Dampak Sosial dan Ekonomi, Florianus Nahak melalui Kabid KPPM, Jemy Boy Kotta mengatakan hal itu kepada Pos Kupang.Com, Kamis (10/9/2020). Dikatakannya, BP4D sebagai intansi teknis perencanaan dan pengelolaan data sudah melaksanakan tugasnya dengan mendata seluruh masyarakat penerima bantuan.

Untuk masyarakat di kelurahan-kelurahan yang tersebar di empat Kecamatan dalam Kota Atambua sudah direalisasikan sampai jatah bulan ketiga sebesar Rp 1,8 juta per KK.

"Jumlah penerima yang sudah terealisasi sebanyak 4.511 KK dari total 7.514 KK. Yang belum realisasi sebanyak 3.003 KK. Mereka hanya menunggu pencairan saja. Data kami sudah serahkan ke Keuangan. Total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 14 miliar", kata Boy.

Terpisah, Penjabat Sekda Belu, Drs. Marsel Mau Meta saat dikonfirmasi Pos Kupang.Com, Rabu (9/9/2020) menjelaskan, data penerima JPS untuk wilayah kelurahan sudah direalisasikan. Sedangkan masyarakat penerima yang berada di desa-desa belum dicairkan namun datanya sudah masuk di Keuangan dan tinggal menunggu pencairan.

Kata Marsel, pencairan sedikit tertunda karena menunggu disposisi Bupati Belu. Dimohon kepada masyarakat untuk bersabar. Pemerintah pasti memperhatikan masyarakatnya karena bantuan ini merupakan hak masyarakat.

"Kita tunggu disposisi pak Bupati. Kalau sudah disposisi pasti langsung cair. Karena pencairan uang di atas satu miliar harus pak Bupati", terang Marsel. (Laporan Reporter POS- KUPANG.COM, Teni Jenahas)

Penulis: Teni Jenahas
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved