Opini Pos Kupang

Kemerdekaan Membawa Tanggung Jawab

Kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diraih dengan pengorbanan nyawa dan harta benda bukanlah tujuan, tetapi merupakan jembatan

Editor: Kanis Jehola
zoom-inlihat foto Kemerdekaan Membawa Tanggung Jawab
Dok
Logo Pos Kupang

Kegiatan sporadis nyata di lapangan baru terbaca di Kabupaten TTS seluas 1.000 hektar dan Belu seluas 220 hektar dengan Program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS), pada akhir Juli 2020 (ref. Pos Kupang, 27 dan 29 Juli 2020).

Begitu pula ada berita baik dari sektor kelautan dan perikanan yang menyalurkan bantuan peralatan budidaya rumput laut kepada 4.050 orang di 5 kabupaten (Alor, Sabu Raijua, Sikka, Lembata, Flores Timur).

Dari sektor Perkebunan masih ada di Kabupaten Sikka yang memiliki luas lahan Jambu Mete, 21.304 hektar dengan produksi pertahun rata-rata 9.295 ton, Coklat, 22.234 hektar dengan produksi pertahun 8.084 ton pertahun, dan kelapa 19.125 hektar dengan produksi 9.955 ton pertahun (ref. Pos Kupang 29-7-2020).

Membaca data dan kenyataan di atas, beberapa hal penting patut dikemukakan untuk mendorong agar pembangunan pertanian semakin digiatkan.

Pertama, gubernur disarankan agar segera menentukan pilihan program prioritas pada pembangunan pertanian dalam arti luas, kalau ingin periode pertama pemerintahannya meninggalkan hasil bermakna. Ini pesan Nigel Lawson: "memerintah adalah memilih, kalau tidak mampu memilih berarti tidak mampu memerintah (to govern is to choose, to appear to be unable to choose is to appear to be unable to govern)".

Kedua, kerahkan seluruh sumberdaya untuk membuat program, kegiatan dan proyek di sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan. Siapkan dukungan dana dan sumber daya manusia (baca : penyuluh pertanian lapangan) dan kordinasikan dengan bupati agar pelaksanaan dan pengawasannya bisa berjalan.

Ketiga, khusus untuk sektor tanaman pangan, setuju dengan pendapat Gubernur bahwa mekanisasi/bantuan peralatan mendesak, karena terbatasnya kapasitas tenaga kerja. Begitu juga bantuan benih, pupuk, pestisida dan tenaga penyuluh seperti yang terjadi sekarang di TTS dan Belu. Beralasan untuk diberikan kepada kabupaten-kabupaten lain, supaya terwujud prinsip "justice for all", adil untuk semua.

Keempat, data perkebunan (tanaman perdagangan) dari Kabupaten Sikka menunjukkan potensi peningkatan pendapatan petani dari sektor ini cukup besar dan menjanjikan.

Kabupaten lainnya di Pulau Flores juga memiliki potensi yang sama, maka yang dibutuhkan sekarang adalah peremajaan dan perluasan pengembangan tanaman perdagangan, pendampingan oleh PPL serta berbagai kiat inovatif seperti perlombaan, magang dan peninjauan ke daerah-daerah yang lebih maju.

Mutu hasil tanaman perkebunan, berikut produk olahannya tidak diragukan lagi karena sudah menjadi andalan petani untuk berbagai kebutuhan keluarga dan pasar lokal. Namun jika ditinjau dari segi kebutuhan pasar regional maupun global masih jauh dari apa yang diharapkan, walaupun senyatanya potensi pengembangan masih terbuka luas.

Sinyalemen kami, paling tidak sekitar 25 tahun terakhir ini pengembangan komoditas perkebunan sepertinya terhenti, termasuk upaya peremajaan tanaman.

Dengan demikian dibutuhkan kebijakan cerdas untuk mengatasinya, yaitu menghadirkan kembali DINAS PERKEBUNAN di tingkat Provinsi dan Kabupaten se-NTT, sehingga geliat pengembangan dan inovasi bisa tumbuh dan berkembang pesat,dan pada akhirnya peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan untuk kesejahteraan segera terwujud.

Kelima. NTT dimasa lalu bisa mengekspor sapi hingga ke Hongkong dan Singapura. Kini untuk mensuplai pulau Jawa saja sudah kepayahan, dan yang dikirim pun beratnya paling tinggi 300 kg, sehingga sering mendapat julukkan "kambing atau rusa besar dari Timor". Perlu diambil tindakan-tindakan cerdas untuk mengembalikan NTT menjadi gudang ternak.

Keenam, saat bincang-bincang dengan Gubernur dalam satu kesempatan kedukaan, dia dengan bangga dan bersemangat bicara tentang kekayaan ikan dan udang di NTT. Malah dari sumber lain diketahui bahwa sudah ada budidaya ikan kerapu di salah satu kabupaten.

Masyarakat pasti sangat mendukung upaya konkrit gubernur untuk mendapatkan nilai tambah dari sektor perikanan dan kelautan. Namun para nelayan perlu diberdayakan dan pendapatannyapun diperhatikan karena bukan cerita baru kalau para pedagang ikan lebih makmur dari nelayan. Sebagaimana pedagang beras lebih makmur daripada petani.

Halaman
123
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved