Opini: Alarm Merah Flobamora di Bawah Ancaman Darurat Predatorisme Anak

Oleh: Dwison Andresco Renleeuw
Mahasiswa Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

POS-KUPANG.COM - Tahun 2025 menjadi tahun kelam bagi Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Dalam rentang kurang dari sepuluh bulan, laporan demi laporan kekerasan seksual terhadap anak terus bermunculan. 

Dari kasus perdagangan orang, prostitusi daring, hingga pemerkosaan oleh keluarga sendiri, semuanya menandakan satu hal: Flobamora sedang menghadapi darurat predatorisme anak.

Fenomena ini bukan sekadar deretan berita kriminal, melainkan gejala sosial yang menyingkap wajah lain dari pembangunan di daerah kepulauan itu. 

Baca juga: Keadilan Belum Maksimal: Mantan Kapolres Ngada Divonis 19 Tahun, Korban Eksploitasi Jadi Terpidana

Di tengah pertumbuhan ekonomi dan geliat pariwisata seperti di Labuan Bajo, banyak keluarga justru hidup dalam kerentanan sosial yang tinggi. 

Ketimpangan, kemiskinan, dan literasi digital yang rendah menjadi pintu masuk bagi praktik eksploitasi yang semakin canggih.

Tragedi demi tragedi yang menimpa anak-anak NTT seolah menjadi cermin betapa rapuhnya sistem perlindungan sosial kita. 

Negara, gereja, sekolah, bahkan keluarga, semuanya tampak belum mampu menjadi benteng aman.

Pertanyaannya kini: Sampai kapan anak-anak harus menanggung dosa sosial yang tidak mereka buat?

Gelombang Kasus yang Mengguncang

Awal tahun dibuka dengan kabar memilukan. Seorang siswi SMA asal Kabupaten Kupang direkrut melalui Facebook dengan janji pekerjaan, lalu dibawa ke Batam dan dieksploitasi. 

Kasus itu tercatat resmi dalam laporan Pusiknas Polri (28 Februari 2025).

Tiga bulan kemudian, pada Mei 2025, Kepolisian Daerah NTT mengumumkan hasil Operasi Pekat Turangga. Empat orang ditangkap karena terlibat prostitusi daring di Kupang. 

Salah satunya adalah pelajar SMK yang masih aktif sekolah. Jaringan itu menggunakan aplikasi MiChat untuk mencari pelanggan dan bertransaksi di kamar kos.

Isu serupa juga mengguncang Labuan Bajo. Seorang pejabat Dinas Sosial sempat menyebut adanya dugaan keterlibatan pelajar SD hingga SMA dalam prostitusi terselubung.