Setber PM-MB Gelar Demo di Labuan Bajo, Ini Pernyataan Sikapnya
Setber PM-MB menggelar demonstrasi mendukung pembangunan destinasi pariwisata super premium di Labuan Bajo
Penulis: Gecio Viana | Editor: Rosalina Woso
Konteksnya tetap kawasan TNK tetap menjadi kawasan warisan dunia dan cagar biosfir UNESCO.
"Artinya wisata minat khusus, semua pelaku pariwisata tidak bisa sekedar jual rame-rame tetapi ada daya dukung untuk menjamin terjaganya nilai-nilai konservasi," tegasnya.
Atas beberapa pertimbangan Setber PM-MB menyatakan, pertama mendukung BOPLBF sebagai representasi pemerintah pusat sesuai amanat Perpres 32/2018 hingga terealisasinya pembangunan infrastruktur super premium bersama Pemkab Mabar, Pemprov NTT serta peran partisipasi masyarakat Labuan bajo Manggarai Barat Flores NTT.
Kedua, mndukung pembangunan sarana pariwisata (sarpas) di Loh Buaya P Rinca kawasan TNK dengan cacatan, tetap dipastikan kegiatan pembangunan sarana pariwisata dimaksud berada di dalam Zona pemanfaatan wisata daratan TNK, serta berdasarkan analisa serta kajian berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Ketiga, mendukung Kebijakan Kementrian LHK untuk menerapkan carrying capacity dalam kawasan TNK, terutama dalam zona pemanfaatan wisata daratan dan zona pemanfaatan wisata Laut demi keberlangsungan sumberdaya alam serta ekositemnya.
Keempat, mengajak seluruh jajaran Forkopinda Manggarai Barat serta lembaga DPRD Manggarai Barat untuk meningkatkan sistem koordinatif yang proporsional demi kelancaran fungsi BOPLBF di Labuan bajo.
Kelima, mengutuk keras adanya kelompok yang mengatas namai masyarakat Manggarai Barat yang menolak pembangunan Sarana pariwisata di Loh Buaya Pulau Rinca TNK, tanpa alasan kajian rasional serta pertimbangan yang konstruktif demi pemanfaatan kawasan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat.
Keenam, mengutuk keras adanya kelompok yang mengatas namakan masyarakat pariwisata Labuan bajo yang berkehendak membubarkan BOPLBF dengan menggunakan alasan abal-abal memfitnah BOPLBF sebagai badan otoriter pusat yang mencaplok hak rakyat lokal dan kewenangan Pemerintah daerah.
Ketujuh, mendesak DPRD Manggarai Barat agar tidak melegitimasi kelompok penolak pembangunan wisata super premium yang dicanangkan pemerintah pusat yang bertujuan mensejahterakan masyarakat Manggarai Barat.
Kedelapan, mendukung terselenggaranya KTT G 20 SUMMIT 2023 yang direncanakan di Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
Kesembilan, mendesak Polres Manggarai Barat untuk menindak tegas bagi pihak-pihak yang dengan sengaja memprovokasi masyarakat dengan berbagai asumsi, hoax tidak berbasiskan data dan fakta terkait kebijakan pemerintah pusat yang tentu menimbulkan gangguan stabilitas keamanan, hubungan sosial sesama warga masyarakat di Labuan Bajo dalam pembangunan serta terwujudnya destinasi pariwisata super premium di Labuan bajo.
• Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Serahkan Bantuan Peralatan Kesehatan pada RSUD SK Lerik
• KABAR GEMBIRA! Seleksi CPNS Akan Kembali Dibuka, Instansi Mana Saja? Begini Penjelasan Tjahjo Kumolo
• Bupati Mabar Harap Warga Jangan Tolak Pembangungan Sarpras di Kawasan TNK
Kesepuluh, memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada BTNK dan BOPLBF untuk tetap menjalankan fungsinya sebagai representasi pemerintah pusat demi kemajuan serta kemandirian serta menjaga daya dukung kawasan konservasi TNK, sebagai magnet yang memberi multiplayer efect bagi ekonomi masyarakat, baik masyarakat dalam kawasan maupun masyarakat di Labuan Bajo serta industri pariwisata di NTT pada umumnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Assale Viana)