Ekonomi Rente dan Konflik Kepentingan

Oleh Habde Adrianus Dami, Mantan Sekda Kota Kupang, Alumni Pascasarjana Studi Pembangunan UKSW, Salatiga

POS-KUPANG.COM - Adalah, Dani Rodrik, (1996), ekonom Universitas Harvard, dalam artikelnya Understanding Economic Policy Reform, mengatakan: mengambil kebijakan populis, dalam jangka pendek menguntungkan secara politik. Namun, disaat bersamaan kebijakan itu akan mengurangi kekuatan politik maupun sumberdaya ekonomi yang lebih besar di masa datang.

Selanjutnya dikatakan, kegagalan ekonomi (Amerika Latin), disebabkan negara tidak mampu mengatur dan mendisiplinkan kepentingan dari lingkar kelompok kepentingan yang ada disekitarnya. Negara memberi konsesi ekonomi-politik kepada sekelompok kepentingan dan protektif.

• Di Sumba Timur Tidak PMI yang Dipulangkan

Tetapi, kebijakan ini umumnya tidak berlangsung lama dan ketika kekuasaan pemerintahan mulai goyah, justru kelompok yang dulu diuntungkan, malah yang terdepan menyelamatkan diri dengan berusaha menggantikan rezim.

Dalam konteks seperti itu, menarik untuk menyimak pengamatan dan prediksi Rodrik itu, kita alami saat kejatuhan Soeharto dan rezimnya. Soeharto diakhir tahun 1990-an menyetujui langkah keterbukaan ekonomi disatu sisi. Namun, di saat bersamaan ia mengambil kebijakan protektif terhadap sejumlah kelompok kepentingan, mulai dari kebijakan industri strategis, kebijakan mobil nasional, tata niaga cengkeh melalui BPPC, dan kebijakan lainnya.

• Pemkab Sumba Timur Bentuk Tim Pantau New Normal

Aneka kebijakan itu didominasi oleh tarik-menarik kepentingan ekonomi-politik, menelan biaya besar. Namun, ketika kekuatan Soeharto oleng, kelompok kepentingan yang paling depan menjatuhkan rezim. Hal ini kembali membuktikan hipotesa Rodrik yang menunjukkan, saat sumber daya ekonomi negara mulai habis karena krisis dan konsesi politik berkurang, kelompok yang dulu paling diuntungkan, akan terkena imbas krisis paling besar. Mereka, lalu mengorganisasikan diri dan bergerak menjatuhkan rezim.

Rente di sini dimaksudkan sebagai perolehan nilai pasar dari suatu "kebaikan hati" penguasa. Tegasnya, perburuan rente ekonomi terjadi ketika seorang pengusaha atau perusahaan mengambil manfaat atau nilai yang tidak dikompensasikan dari yang lain dengan melakukan manipulasi pada lingkungan usaha atau bisnis, melalui jalur kekuasaan.

Pola Interaksi

Konfigurasi modal dan kekuasaan yang masih belum mencapai bentuk yang final, memungkinkan ruang untuk perjuangan kelompok kepentingan. Jika kelompok kepentingan di negeri ini mungkin sebuah kronologi tentang kekuasaan. Atau mungkin juga sebuah kronologi tentang perselingkuhan dunia usaha dan pemerintah. Dibanyak tempat, sejarah menunjukkan bagaimana akumulasi kapital merupakan sumber dari kekuasaan.

Perlu disadari bahwa antara konflik kepentingan dan efektifitas pembangunan ekonomi bukan merupakan hubungan dua variabel yang bersifat langsung, tetapi lebih pada hubungan yang bersifat kondisional. Ini berarti masih terdapat sejumlah variabel antara yang dapat mempengaruhi tercapainya, atau sebaliknya, tujuan pembangunan ekonomi. Dari perspektif ekonomi politik, satu di antara variabel antara dimaksud adalah pada hubungan bisnis antara pengusaha dan penguasa.

Karakteristik pola hubungan antara pengusaha dan penguasa, meliputi : Pertama, korporasi organisasi. Pola hubungan bisnis ini lebih banyak bekerja pada tataran institusi.

Dalam hal ini pihak pengusaha diwakili oleh asosiasi-asosiasi yang mereka miliki, sedangkan pihak pemerintah diwakili oleh instansi-instansi yang berwenang mengontrol sumberdaya negara, misalnya bidang perijinan.

Bentuk hubugan bisnis ini dibangun mengikuti apa yang disebut King (1980), sebagai, state corporatism model. Aliansi antar institusi ini telah diaplikasikan, antara lain, dalam bentuk perekrutan beberapa pejabat publik ke dalam struktur kepengurusan asosiasi pengusaha.

Kedua, aliansi individu secara linear. Pola hubungan pengusaha dan penguasa ini lebih melibatkan individu pengusaha (klien) dan penguasa (patron). Penguasa menjadi sasaran utama bagi para pengusaha dalam pola hubungan bisnis ini adalah mereka yang memiliki wewenang dalam mengontrol sumberdaya negara. Ketiga, aliansi individu dalam bentuk hubungan segitiga.

Bila pola aliansi individu secara linear klien-patron bersifat langsung, maka bentuk hubungan segitiga bersifat tidak langsung. Ini karena yang berperan sebagai patron dalam hal ini bukan si penguasa itu sendiri, tetapi mereka yang memiliki hubungan keluarga atau pertemanan.

Penguasa dalam pola ini tidak lebih hanya berperan sebagai power supply bagi anggota keluarga atau teman yang menjadi patron langsung si pengusaha.

Temuan, Basri (2005), menjelaskan pemberian proteksi kepada industri manufaktur lebih didasarkan kepada dua hal: kepentingan ekonomi dan pola patrimonial. Ini terlihat dengan adanya tingkat proteksi yang tinggi untuk sektor-sektor yang dianggap strategis buat kepentingan negara, berorientasi pasar dalam negeri dan padat tenaga kerja. Selain itu, didominasi oleh pengusaha yang dekat dengan kekuasaan juga memperoleh perlindungan yang tinggi.

Pemberian proteksi berlangsung dalam relasi dimana kekuasaan membuka ruang bagi akumulasi kapital. Negara berperan sebagai medium untuk mempertahankan kepentingan pembangunannya, disamping itu juga memberi ruang bagi pola patrimonial. Singkatnya, pemberian proteksi didasarkan kepada dua hal: Pertama, kedekatan antara rent seekers dan pemerintah. Kedua, lobi dari dunia usaha untuk mempengaruhi kebijakan.

Oleh karena itu, kebijakan proteksi, bersangkutan dengan alokasi otoritatif nilai yang akan berdampak bagi kehidupan masyarakat. Kalaupun ada keresahan, tiap pertentangan kepentingan antara publik dengan penguasa-pengusaha akan disetarakan sebagai pertentangan negara versus masyarakat sipil, yang berujung pada represivitas negara.

Reartikulasi Kepentingan

Sejatinya konflik kepentingan dipahami sebagai "konflik antara tanggung jawab publik dan kepentingan pribadi atau kelompok". Karena itu, kelompok kepentingan tidak hanya mendapatkan uang, materi, atau fasilitas untuk dirinya. Juga semua bentuk kegiatan untuk kepentingan keluarga, perusahaan, partai politik, atau organisasi keagamaan. Singkatnya, konflik kepentingan merusak kebijakan publik karena mendorong pengalihan sumberdaya negara.

Pada ranah ini terjadi vitalisasi personalisasi kekuasaan dimana pemerintahan yang merupakan institusi publik cenderung diperlakukan seolah-olah sebagai milik pribadi penguasa, jadi ancaman masa depan perekonomian. Salah satu sebab utama konflik kepentingan barangkali adalah ketidakmampuan kita untuk menarik garis batas yang jelas antara politik kekuasaan dan problem ekonomi.

Dalam rumusan kalimat berbeda, masalah ekonomi dipahami dan didekati bias kepentingan kekuasaan yang tidak netral.

Kecenderungan ini tidak saja berimplikasi pada inefisiensi pembangunan ekonomi, tetapi juga telah mengakibatkan apa yang disebut dengan pembangunan ekonomi biaya tinggi. Selain itu, juga telah menciptakan monopoli ekonomi. Hal ini karena tidak ada kompetisi murni, tetapi lebih pada mengandalkan kekuatan aliansi dengan penguasa.

Tulisan ini tidak bermaksud menyimpulkan bahwa dalam setiap kebijakan publik pasti terjadi ekonomi rente dan konflik kepentingan. Sama sekali tidak. Pesan yang ingin disampaikan adalah ada banyak hal lain yang menyebabkan kontribusi ekonomi rente tidak mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Dengan kata lain, ekonomi rente bukanlah mantra ajaib. Karena itu, tidak semua hal menyangkut perekonomian dan politik kekuasaan bisa diselesaikan dengan ekonomi rente.

Karena itu, sudah saatnya kita menyadarkan penguasa bahwa, ekonomi rente dan konflik kepentingan, akan mendistorsi pembangunan ekonomi. Disini, perlu langkah menghentikan proses progresivitas ini, dengan melakukan reartikulasi kepentingan dengan tetap menjaga jarak terhadap dominasi artikulasi kepentingan kita sendiri. Sikap ini seharusnya konsisten dengan fakta empiris. Inilah sikap seorang leader, bukan dealer! (*)