Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa Lakukan Kunker ke Labuan Bajo

Selanjutnya, John pun langsung memilih untuk keluar dan berdiri di depan pintu masuk kegiatan.

Tidak berselang lama, rekan jurnalis lainnya terus berdatangan, namun diperhadapkan dengan keadaan yang sama. Pintu masuk tempat kegiatan tertutup rapat.

"Kami lobi beberapa kali tapi tetap tidak diizinkan masuk dan jalankan kerja jurnalistik. Ini bukti bahwa koordinasi humas Pemda Mabar, Humas Pemprov NTT dan Humas kementerian itu tidak berjalan dengan baik. Kami sangat sesalkan hal ini," ungkapnya.

Ungkapan kecewa juga disampaikan Apolonia Bahali, seorang jurnalis televisi nasional.

"Dikiranya kegiatan tersebut bisa diliput, ternyata tidak. Kami wartawan tv dan media daring lainnya sempat mendekat di pintu masuk, namun tetap tidak diizinkan oleh petugas," katanya.

Sempat terjadi pembicaraan antara seorang pegawai dari BOPBLF agar hanya 3 jurnalis yang diakomodir untuk meliput kegiatan dan jurnalis lainnya tidak diizinkan untuk masuk.

Namun, lanjut John, hal tersebut tidak diterima oleh para jurnalis karena masing-masing jurnalis memiliki tanggung jawab atas perusahaan pers yang memberikan kesempatan untuk bekerja sebagai wartawan.

"Bagaimana hanya beberapa kawan yang meliput, terus yang lain diminta tidak boleh masuk. Siapa yang mau masuk dan siapa yang tidak. Saya pikir jangan lakukan pembedaan, karena kami yang meliput ini mematuhi protokol kesehatan yang ada," paparnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Persatuan Wartawan Manggarai Barat (PWMB), Servatinus Mammilianus menyayangkan kejadian tersebut.

Hal ini membuktikan tidak ada koordinasi antara pihak panitia penyelenggara dan awak media di daerah.

"Tentu kita tidak menerima apa yang mereka lakukan. Tidak hanya tindakan di puncak Waringin tetapi koordinasi antara panitia dengan pekerja media tidak kita rasakan," ungkapnya.

Menurutnya, jika jurnalis tidak diizinkan meliput kegiatan tersebut, harus ada pemberitahuan lebih awal, sehingga para jurnalis dapat memilih meliput di tempat lain.

"Karena masih banyak topik liputan lain yang juga sangat penting. Kita sangat menyayangkan kenapa para wartawan dilarang meliput tanpa ada informasi sejak awal. Kita siap menjalankan protokol kesehatan dalam peliputan tetapi mereka tidak mengizinkan meliput," katanya.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, pihak humas Kementerian PPN/Bappenas belum dapat dikonfirmasi. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Assale Viana)