Saat Presiden Jokowi Percayakan Urusan Ketahanan Pangan Kepada Menhan Prabowo Subianto

"Dan leading sector-nya nanti akan, karena ini menyangkut cadangan strategis pangan kita, akan kita berikan kepada Pak Menhan (Prabowo) yang tentu saja didukung oleh Pak Menteri Pertanian (Syahrul Yasin Limpo) dan juga Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono)," imbuh Presiden.

Proyek food estate sendiri telah menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Dilansir dari Indonesia.go.id, food estate merupakan sebuah program jangka panjang dalam penyediaan lahan baru, serta rehabilitasi lahan yang ada dengan meningkatkan sarana untuk mendukung produktivitas lahan, terutama dari sisi pengairan dan drainane di lahan berawa.

Kawasan pangan ini rencananya akan dikembangkan di atas lahan seluas 600.000 hektare.

Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas sengaja dipilih karena lokasinya yang strategis di tengah wilayah Indonesia dan dekat dengan calon ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Area food estate merupakan bekas lahan program "Sawah Sejuta Hektar" yang telah dirintis di Presiden RI kedua Soeharto sejak 30 tahun silam.

Namun, proyek yang diharapkan dapat mendukung swasembada pangan itu terpaksa berhenti pada 1999. Hal ini, karena terjadi berbagai kerusakan lingkungan akibat pembangunan kanal.

Dalam perjalanannya, 400.000 hektare di antaranya berubah fungsi, umumnya menjadi kebun sawit.

Sebagai langkah awal, Presiden Jokowi telah mematok target yang cukup ambisius pada proyek yang mulai digarap pada tahun ini.

"Tahun ini Insya Allah akan kita selesaikan kurang lebih 30.000 hektare terlebih dahulu. Kemudian berikutnya akan dalam 1,5 tahun sampai maksimal 2 tahun akan ditambah lagi 148.000 hektare, baik itu di Kabupaten Pulang Pisau maupun di Kabupaten Kapuas," kata Jokowi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun telah ditugaskan untuk memperbaiki jaringan irigasi guna mendukung penyediaan air untuk irigasi areal sawah, terutama pada lahan potensial seluas 165.000 hektare yang merupakan kawasan aluvial, bukan gambut, pada lahan eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG). "Kuncinya ada pada ketersediaan air untuk irigasi, baru diikuti dengan teknologi pertaniannya.

Untuk itu Kementerian PUPR fokus pada lahan yang sudah ada jaringan irigasinya," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis.

"Kita lihat jaringan irigasinya sudah intensif di masing-masing blok sawah, namun ada yang tidak terpelihara sehingga itu yang akan diperbaiki dan perlu dilakukan pembersihan (land clearing) saja, tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali dan tidak akan menyentuh lahan gambut dan hutan," imbuh dia.

Ia menambahkan, dari 165.000 hektare lahan potensial tersebut seluas 85.500 hektare merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya.

Sementara 79.500 hektare sisanya sudah berupa semak belukar sehingga perlu dilakukan pembersihan saja.