Mahasiswa di Kabupaten Mabar Kecewa Tak Dapat Bantuan Terdampak Covid-19 dari Pemerintah

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO - Para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Manggarai Barat (Mabar), merasa kecewa karena tidak mendapat bantuan terdampak Covid-19 dari pemerintah setempat, Kamis (2/7/2020)

Hal itu terungkap dari dialog bersama antara perwakilan mahasiswa yang sebelumnya menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati Mabar.

Perwakilan mahasiswa diterima Plh Sekda Mabar Ismail Surdi didampingi para kepala dinas.

• Terima Perwakilan Pendemo, Plh Sekda Mabar Sebut Mahasiswa Berada di Daerah Tak Terima Bantuan

"Kami yang berada di sini juga terdampak Covid-19," kata salah satu perwakilan mahasiswa, Wahyudin Budiono dalam pertemuan tersebut.

Menurutnya, pemerintah tidak adil karena ratusan mahasiswa yang saat ini berada di daerah dan belum kembali ke daerah tempat kuliah juga terdampak Covid-19.

Selanjutnya, berdasarkan kesepakatan bersama, mereka pun menggelar demonstrasi tapi tetap tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah.

• Sembilan Pasien Positif Covid-19 di Kabupaten Mabar Sembuh

"Yang hari ini hadir adalah mahasiswa yang ada di sini, bukan teman-teman di luar," ujarnya.

Pihaknya pun meminta agar pemerintah kembali mempertimbangkan agar tetap mengakomodir para mahasiswa yang saat ini ada di Kabupaten Mabar.

Di lain sisi, para mahasiswa juga saat ini tetap melakukan kuliah secara daring hingga nanti dapat melakukan kuliah secara langsung

Terlebih, lanjut dia, terdapat juga percakapan seorang rekannya dengan Bupati Mabar, Agustinus Ch Dula perihal para mahasiswa akan mendapatkan bantuan.

Selain itu, ia juga meminta agar rapid tes digratiskan bagi masyarakat dan mahasiswa agar lebih mudah untuk pergi ke tempat belajar di luar Provinsi NTT.

Dikesempatan yang sama, Koordinator Umum Aliansi Mahasiswa Manggarai Barat, Faisal Bakri mengatakan, terdapat miskomunikasi saat pendataan para mahasiswa tingkat desa yang mengakibatkan adanya persoalan tersebut.

Menurutnya, para mahasiswa yang didata sebelumnya, hanya sekedar didata, namun ujung-ujungnya tidak mendapatkan perhatian dan bantuan.

"Kami diberikan harapan palsu," keluhnya.

Menurutnya, jika pemerintah berdalih bahwa para mahasiswa yang kembali ke daerah asal karena liburan atau lainnya sehingga tidak mendapatkan bantuan adalah kurang tepat.