Komisi III DPRD Kota Kupang Minta Pemkot Jalankan Bedah Rumah Sesuai Aturan

dilakukan ke rumah yang dibangun masyarakat setengah jadi karena kurangnya pembiayaan, semisal lantai dan plafon yang belum dikerjakan.

POS-KUPANG.COM/F MARIAN NUKA
Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang Tellendmark J Daud, Selasa (30/6/2020) 

Komisi III DPRD Kota Kupang Minta Pemkot Jalankan Bedah Rumah Sesuai Aturan

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Komisi III DPRD Kota Kupang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang untuk menjalankan prosedur bedah rumah sesuai aturan. Kata Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang Tellendmark J Daud di ruang komisi, Selasa (30/6/2020) siang, pembahasan anggaran yang telah disepakati ialah untuk peningkatan kualitas rumah, bukan bedah rumah.

"Yang jadi persoalan itu, tiba-tiba kegiatan peningkatan kualitas rumah dialihkan menjadi kegiatan bedah rumah," ujar Tellend.

Peningkatan kualitas rumah, papar Tellend, telah dianggarkan masing-masing rumah sebesar Rp10 juta, dengan catatan dilakukan ke rumah yang dibangun masyarakat setengah jadi karena kurangnya pembiayaan, semisal lantai dan plafon yang belum dikerjakan.

Sebagai mitra pemerintah, Tellend mengaku bahwa Komisi III DPRD Kota Kupang mendukung program pemerintah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan rumah layak huni. Tapi, ia berharap hal itu berjalan sesuai dengan aturan. Ketika dialihkan dari peningkatan kualitas rumah ke bedah rumah, ia mempertanyakan mengapa dilakukan mekanisme tender/lelang.

"Ada anggaran yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat Rp50 juta akhirnya lari ke pihak ketiga. Tentunya jasa mereka (pihak ketiga) harus dibayar. Maka anggaran untuk bedah rumah tidak sampai Rp50 juta. Itu yang kami sesalkan. Mengapa harus ditenderkan? Satu pihak mengerjakan seluruh yang direncanakan 50 rumah. Kenapa tidak penunjukkan langsung?" ungkap Tellend.

Menurutnya, dinas bisa mengambil alih dengan menghitung kebutuhan tukang dan bahan kemudian dibelanjakan.

"Pertanyaan saya, darimana uang pengurusan administrasi? Kan pihak ketiga dibayar nanti. Dia mendapat keuntungan, jadi yang jatuh ke masyarakat tidak lagi utuh Rp50 juta," ujarnya.

"Secara lembaga, kami dukung. Tapi perlu diperhatikan. Mudah-mudahan tidak ada menabrak aturan; tidak ada konsekuensi menyalahi aturan ke depannya. Tolong hati-hati dalam menggunakan anggaran," tandas politisi Fraksi Golkar ini.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang Thobia Pandie pun berharap agar pemerintah matang dalam membuat suatu perencanaan, sehingga anggaran yang telah ada jelas peruntukkannya, bukan berubah di tengah jalan.

Halaman
12
Penulis: F Mariana Nuka
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved