Sandiaga Uno Kritik Presiden Jokowi, Mantan Cawapres Prabowo Singgung Tapera, Reaksi Ali Ngabalin?

"Pengusaha sudah memiliki kewajiban untuk membayar jaminan sosial pekerja mulai dari BPJS kesehatan dan lain sebagainya," kata dia.

Selain itu, mantan wakil calon presiden itu mengatakan mungkin UMKM (Usah Mikro Kecil Menengah) baru bisa kembali normal sekitar dua tahun lagi.

"Apalagi kalau kita bicara UMKM yang sekarang ini terkena satu pukulan telak di periode pertama pandemi Covid-19."

"Bagaimana UMKM ini harus menambah beban pegawai mmungkin 2 tahun lagi dari sekarang efek Corona kita rasakan," jelasnya.

Kini para pengusaha tengah berjuang agar jangan sampai mem-PHK karyawannya.

Sehingga ia meminta agar Tapera dihentikan sementara.

"Kita sekarang berjibaku bagaimana tidak memPHK."

"Jangan membuat satu sinyal akhirnya ah daripada berat nanti dua-tiga tahun lagi kita lay off dulu," ungkap dia.

Lalu, Sandiaga menyinggung dirinya juga pernah merasakan PHK.

"Saya ini korban PHK ngerti banget bagaimana perusahaan mengambil opsi pertama dengan mem-PHK karena takut ketidakpastian," kata pria 50 tahun ini.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 20 Mei 2020 lalu.

Dalam keputusan itu, mulai tahun 2020 Badan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sudah bisa mulai memungut iuran untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selanjutnya, BP Tapera akan memotong gaji TNI Polri serta pegawai swasta dan mandiri sebesar 2,5 persen dari gaji per bulan.

Ali Ngabalin Sebut Pengesahan Tapera adalah Berkah

Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Ngabalin mengaku tidak ingin masyarakat salah paham terkait iuran Tapera.