Virus Corona
Pemerintah Akan Berlakukan New Normal di Tengah Pandemi Covid-19: Bali, Yogya dan Kepri Jadi Contoh
Mulai dari tata cara beribadah sampai langkah masuk ke restoran akan diatur. Provinsi Bali, Yogya, dan Kepulauan Riau jadi proyek percontohan pertama.
lihat foto
Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono, berpendapat yang dilakukan pemerintah semata peloggaran PSBB dan bukan pembiaran sistemik agar masyakat banyak yang terinfeksi (herd immunity).
"Tidak mungkin terjadi karena herd immunity hanya terjadi bila lebih dari 70-80 persen penduduk Indonesia terinfeksi dan punya imunitas yang berhasil hidup."
Senada, peneliti epidemiologi dari Eijkman -Oxford Clinical Research Unit Henry Surendra mengatakan jika yang dituju pemerintah dengan melakukan pengurangan pembatasan sosial adalah menciptakan herd immunity , maka rencana itu sangat berbahaya.
"Dibutuhkan sekitar 70% populasi yang berarti sekitar 190 juta orang Indonesia untuk terinfeksi baru herd imunity tercapai. Ini berpotensi menimbulkan banyak korban jiwa," katanya.
Menanggapi pertanyaan melalui pesan singkat BBC Indonesia, istana melalui Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, "Herd Immunity, tidak akan lah."
Sementara dalam jumpa pers usai rapat kabinet, Muhadjir Effendy mengatakan protokol yang dibahas adalah upaya mengurangi PSBB yang bertujuan untuk memulihkan produktivitas.
"Di satu sisi juga wabah Covid-19 tetap bisa dikendalikan, tetap ditekan, hingga nanti antiklimaksnya selesai, terutama setelah ditemukan vaksin," jelas Muhadjir.
Waktu yang tepat terapkan 'New Normal'?
Dalam pengantar sebelum rapat terbatas, Senin (18/05), Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah baru menyiapkan skenario pelonggaran PSBB.
"Yang kita siapkan baru rencana atau skenario pelonggaran yang akan diputuskan setelah timing yang tepat dan melihat fakta, data-data di lapangan," kata Presiden Jokowi.
"Biar semua jelas. Kita harus hati-hati jangan keliru kita memutuskan," tambahnya.
"Saya tegaskan belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Karena muncul, keliru di masyarakat bahwa pemerintah mulai melonggarkan PSBB. Belum. Belum ada kebijakan pelonggaran," katanya.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan sistem penilaian dari sisi epidemiologi, kesiapan daerah dan standar prosedur jika suatu daerah akan menerapkan aturan tatanan hidup normal baru.
WHO akan ditanyai tentang caranya tangani pandemi Covid-19
Erick Thohir: Karyawan BUMN di bawah 45 tahun masuk kantor 25 Mei, mal buka 1 Juni
Penilaian tersebut ditentukan berdasarkan beberapa faktor, di antaranya adalah angka reproduksi dasar penyakit (R0) kurang dari satu atau memiliki tingkat penularannya yang rendah.
"Beberapa hari ini kami akan menyiapkan mekanisme penilaian yang dilakukan. Baik itu berdasarkan perhitungan epidemiologi berbasis R0 maupun kesiapan daerah terkait dengan perkembangan penyakit, pengawasan virus, kapasitas kesehatan, juga tingkat kedisiplinan masyarakat, maupun respon publik terhadap cara bekerja atau bersosialisasi di situasi normal baru," tambah Airlangga.
