Corona di NTT

Pemerintah Provinsi NTT Masih Pertimbangkan PSBB

Pemprov NTT masih melakukan kajian dan pertimbangan terkait permintaan berbagai kalangan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB)

POS-KUPANG.COM/RYAN NONG
Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTT Dr. Marius Ardu Jelamu saat memberi keterangan pers pada Jumat (15/5/2020) 

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Pemprov NTT) masih melakukan kajian dan pertimbangan terkait permintaan berbagai kalangan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB). 

Meskipun tren peningkatan jumlah pasien positif Covid-19 di wilayah NTT makin tinggi dengan eskalasi yang makin meluas, pemerintah belum menyatakan kepastian penerapan kebijakan tersebut. 

Saat ditanya wartawan pada Jumat (15/5/2020) siang, Karo Humas Setda NTT yang merupakan Juru bicara Gugus Tugas Covid-19 Provinsi NTT menerangkan, pemerintah masih terus melakukan kajian dan pertimbangan terkait pelaksanaan kebijakan tersebut. 

Kompas.com dan Tribunnews.com Salurkan 3.728 Paket Sembako bagi Terdampak Covid-19

"Kita tentu akan melihat dan mengevaluasi dari waktu ke waktu. PSBB ada syaratnya yang harus kita pertimbangkan," kata Ardu Jelamu. 

Ia menjelaskan, pertimbangan PSBB tersebut terdiri dari masif dan tingginya angka kematian yang disebabkan oleh Covid-19 dan eskalasi penyebaran yang luas, kejadian secara epidemia serupa dengan wilayah zona merah lainnya serta perhitungan secara sosial, ekonomi, budaya dan politik.

Poltekkes Kemenkes Kupang Persiapkan 10.000 Masker Bagi Warga

"Apakah PSBB jadi langkah yang harus diambil saat ini? Kita terus mengevaluasi," katanya. 

Namun demikian, Ardu Jelamu menjelaskan bahwa semua kemungkinan terkait penerapan PSBB tetap ada. "Semua kemungkinan itu ada, tetapi kita diberi waktu untuk mengevaluasi," katanya. 

Sementara itu, pasca meningkatnya angka kasus positif akibat transmisi lokal di Kota Kupang, Wakil Walikota Kupang menegaskan bahwa seluruh pasar tradisional akan mengalami penjagaan ketat. Penjagaan tersebut mulai diberlakukan pada Jumat (15/5/2020).

Penjagaan tersebut dilaksanakan oleh pihak PD Pasar, pemerintah Kelurahan serta aparat Polisi Pamong Praja. 

"Bagaimana dengan kondisi kota Kupang? Seluruh pasar tradisional akan mengalami penjagaan ketat. Dari OD Pasar, kelurahan dan Polisi Pamong Praja. Yang masuk pasar harus bermasker, yang tidak bermasker akan diusir," ujar Hermanus Man saat memberi keterangan pers pada Kamis malam.

Halaman
12
Penulis: Ryan Nong
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved