500 TKA China
500 TKA China, Luhut Pandjaitan Tepis Punya Kepentingan Pribadi hingga Rekam Jejak Virtue Dragon
Rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Sulawesi Tenggara mendapat penolakan sorotan dari berbagai pihak.
Warga bekerja sebagai sopir, operator alat berat, perakit atau pengelas besi, dan urusan logistik.
Mereka diupah Rp 2,05 juta per bulan sesuai dengan upah minimum di Sulawesi Tenggara pada saat itu. Kamar kos turut menjamur dalam tiga tahun terakhir di Morosi.
Rata-rata, kamar disewakan Rp 500.000 per bulan. Sebagian warga membangun usaha kos.
Rumah kos disewa pekerja lokal yang berasal dari luar Morosi dan sebagian tenaga kerja dari China.
Manajer Umum PT Virtue Dragon Nickel Industry Rudi Rusmadi menuturkan, saat ini perusahaan mempekerjakan 2.300 warga setempat dengan 64 persen dari lingkar pabrik yang tersebar di Kecamatan Morosi, Kapoiola, dan Bandaola.
Sisanya dari luar tiga kecamatan yang masih di Sulawesi Tenggara.
”Perusahaan masih membutuhkan tenaga kerja saat produksi penuh pada Maret 2018 dengan proyeksi kebutuhan 8.000 orang,” ujar Rudi.
* Soal 500 TKA China, Kemenaker: Perusahaan Sudah Cari Pekerja Lokal tapi Tak Ada yang Mau
Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Aris Wahyudi mengatakan, perusahaan yang akan mendatangkan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China sudah berupaya mencari pekerja lokal.
Kedua perusahaan tersebut yakni PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel yang berlokasi di Sulawesi Tenggara.
"Mereka sudah berusaha mencari tenaga kerja lokal Indonesia, namun tak ada yang mau karena lokasi dan ketidakmampuan sesuai jumlah dan kualifikasi yang dibutuhkan," ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (2/5/2020).
Lantaran alasan ketidakcukupan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membangun pabrik smelter di Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), maka Kemenaker pun menyetujui Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) tersebut.
"Kita sepakat dengan manajemen bahwa penggunaan TKA adalah alternatif terakhir. Yang terjadi di sana adalah pembangunan dan pengembangan smelter, yang masih membutuhkan instalasi dan comisioning peralatan yang spesifik," kata dia.
Sedangkan terkait masukan dari pengusaha Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, dia mempersilahlan para pengusaha tersebut untuk mencarikan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh kedua perusahaan tambang nikel tersebut.
"Kalau ada orang (Kadin) yang bisa mencarikan tenaga kerja lokal sesuai jumlah dan kualifikasi dan etos kerja yang dibutuhkan mereka atau investor, pasti mereka akan senang sekali. Karena pasti akan lebih efisien," ucapnya.
ebelumnya, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR) Suryani Sidik Motik merasa miris mendengar rencana kedatangan 500 TKA China.
"Ada ketidakkonsistenan dari pemerintah. Melihatnya agak miris dan sedih. Pada masa pandemi ini kan yang perlu dijaga panglimanya adalah kesehatan. Kalau minta PSBB agar orang tidak datang, kemudian orang tidak bepergian, tidak pulang kampung, tiba-tiba ada 500 TKA yang datang itu menganggu sekali rasa keadilan," ungkapnya melalui diskusi virtual, Jumat (1/5/2020).
Bahkan dia merasa heran, bila memang kedua perusahaan tambang tersebut tengah mengembangkan pembangunan teknologi nikel dan membutuhkan tenaga ahli, seharusnya cukup dengan bebera orang yang kompeten dalam bidangnya saja.
Harusnya kata dia, perusahaan membuka peluang penyerapan tenaga kerja lokal untuk mengurangi angka pengangguran selama pandemi virus corona (Covid-19) yang terus bertambah.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jubir Menko Maritim: Tak Ada Kepentingan Pribadi Pak Luhut Soal 500 TKA China",
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Rekam Jejak Virtue Dragon, Perusahaan Penampung 500 TKA China",
artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal 500 TKA China, Kemenaker: Perusahaan Sudah Cari Pekerja Lokal tapi Tak Ada yang Mau",