500 TKA China, Luhut Pandjaitan Tepis Punya Kepentingan Pribadi hingga Rekam Jejak Virtue Dragon

500 TKA China, Luhut Pandjaitan Tepis Punya Kepentingan Pribadi hingga Rekam Jejak Virtue Dragon

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Sulawesi Tenggara mendapat penolakan sorotan dari berbagai pihak.

Lantaran terkait dengan investasi, Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menanggapi rencana kedatangan para TKA China itu.

Ia mengatakan, rencana kedatangan 500 TKA China itu tak terkait dengan kepentingan pribadi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

 "Tidak ada kepentingan Pak Luhut pribadi di sana (soal 500 TKA China) selain hanya ingin melihat kemajuan daerah dan Indonesia sebagai pemain utama dalam peningkatan nilai tambah komoditas nikel," kata Jodi kepada Kompas.com, Kamis (30/4/2020).

Ia mengatakan, kedatangan para TKA China lantaran kemampuannya dibutuhkan.

Sebab ucapnya, tenaga kerja lokal belum bisa menggantikan para TKA tersebut. Apalagi kata dia, perusahaan tempat TKA China dipekerjakaan menggunakan teknologi yang berasal dari Negeri Tirai Bambu tersebut.

"Ini kan pembangunan dengan teknologi mereka yang belum kita kuasai," ujarnya.

Meski begitu ungkapnya, pemerintah tak tinggal diam. Agar kebutuhan sumberdaya manusia yang handal terpenuhi, pemerintah membangun politeknik di Morowali.

Jodi menyebut akan ada 600 lulusan setiap tahunnya.

Ia berharap nantinya para lulusan tersebut bisa secara bertahap menggantikan para pekerja asing.

Saat ini kata dia, PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel mempekerjakan sebanyak 709 TKA.

Jumlah itu ucapnya, masih lebih sedikit dibandingkan tenaga kerja lokal di perusahaan nikel tersebut yang berjumlah 11.084 orang.

"Berdasarkan informasi yang saya peroleh sesuai data per 20 April 2020, dari jumlah TKA saat ini, diantaranya 660 TKA telah datang dan sudah berada di lokasi sejak akhir tahun 2019. Dengan mempertimbangkan kondisi darurat perusahaan, pada tanggal 15 Maret 2020 perusahaan mendatangkan 49 TKA," kata dia.

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan Aris Wahyudi menjelaskan, adanya Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) asal China di Indonesia sebanyak 500 orang masih tertunda kedatangannya.

Pasalnya, Indonesia baru saja menerapkan status pembatasan transportasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020. Sehingga dapat dipastikan kedatangan TKA asal China tersebut tidak akan datang dalam waktu dekat ini.

* Rekam Jejak Virtue Dragon, Perusahaan Penampung 500 TKA China

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan pemerintah pusat berbeda pendapat terkait rencana masuknya 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China.

Ini karena kedatangan pekerja asing tersebut mencuat di tengah pandemi wabah virus corona. Pemda maupun DPRD Sultra sepakat menolak kedatangan WNA China tersebut ke lokasi perusahaan pemurnian ( smelter) di Morosi, Kabupaten Konawe, Sultra.

Pabrik pengolahan nikel tersebut memang dimiliki investor asal Negeri Tirai Bambu. Penolakan pemda didasari atas kekhawatiran penyebaran wabah virus corona.

Selain itu, masuknya TKA China juga bisa memicu gejolak sosial di tengah masyarakat, karena bersamaan dengan upaya pemerintah melakukan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Kedatangan 500 TKA tersebut terkait dengan dengan kebutuhan pekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industry ( VDNI).

Perusahaan PMA China tersebut berdiri tahun 2014 yang merupakan anak usaha De Long Nickel Co Ltd yang berasal dari Jiangsu, China.

Di Indonesia, VDNI berkantor di Tower 1 lantai 31, Gedung BEI, Jakarta.

Pada tahun 2017, perusahaan melakukan ekspor feronikel pertamanya sebanyak 7733 MT ke Chenjiagang, China.

VDNI merupakan salah satu pemegang izin usaha pertambangan khusus.

Perusahaan ini berinvestasi 1,4 miliar dollar AS atau sekitar Rp 19,6 triliun. Investasi diwujudkan dalam bentuk pabrik dengan 15 tungku rotary kiln-electric furnace (RKEF).

Kapasitas produksi smelter sebanyak 600.000 - 800.000 ton nickel pig iron per tahun dengan kadar nikel 10-12 persen.

Sampai dengan akhir 2018, PT VDNI telah berkontribusi 142,2 juta dollar AS terhadap ekspor RI. Saking besarnya nilai investasinya, peresmian smelter milik VDNI dilakukan langsung oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang saat ini menjadi Menko Koordinator Bidang Perekonomian.

Hadir pula Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Presiden Direktur VDNI Min Dong Zhu saat peresmian pabrik pada 25 Februari 2019 silam.

Di awal operasinya, perusahaan juga sempat berkonflik dengan petambak di Konawe.

Ini karena debu-debu di jalan tambang yang dibangun VDNI merusak tambak ikan milik warga.

Dikutip dari Harian Kompas, 26 Febriari 2019, dalam pidatonya saat peresmian, Ali Mazi mengatakan, pada tahun 2018 produk domestik regional bruto (PDRB) Sulawesi tumbuh 6,65 persen.

Pertumbuhan ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi RI 2018 yang sebesar 5,17 persen. Namun, sumbangan Sulawesi terhadap PDB RI baru 6,22 persen.

Adapun realisasi investasi di Sulawesi pada 2018 sebesar Rp 54,6 triliun.

Permintaan Gubernur Sultra Ali Mazi berharap agar perusahaan berkontribusi dalam memberdayakan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup warga, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara secara umum.

PT VDNI diharapkan fokus memberdayakan masyarakat di Kecamatan Bondoala, Kapoiala, dan Morosi di Kabupaten Konawe.

Ketiga kecamatan tersebut merupakan lokasi penambangan yang menyalurkan bahan baku untuk diproses di smelter ini.

”Kami harap PT VDNI akan memberikan peluang penyerapan tenaga kerja lokal yang sebesar-besarnya. Kami minta perusahaan segera menyusun rencana induk program pembangunan yang memberdayakan masyarakat selama perusahaan berproduksi dan pascapenambangan,” kata Ali.

Menurut Ali, perusahaan dapat membuat rencana induk dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Tenggara periode 2018-2023.

Penyusunan rencana itu perlu dilakukan bersamaan dengan studi kelayakan lingkungan hidup.

Min Dong Zhu menambahkan, PT VDNI berkomitmen memberdayakan masyarakat.

Saat ini ada 6.600 pekerja lokal di perusahaan tersebut. ”Industri kami baru 100 hektar dari kawasan industri seluas 2.253 hektar. Kami akan memperluasnya hingga 600 hektar,” kata Zhu.

Sementara diberitakan Harian Kompas, 8 Januri 2018, awal kehadiran perusahaan tersebut diharapkan dapat mengubah ekonomi warga lokal.

Dari 352 kepala keluarga di desa itu, sebanyak 211 kepala keluarga bekerja di perusahaan.

Warga bekerja sebagai sopir, operator alat berat, perakit atau pengelas besi, dan urusan logistik.

Mereka diupah Rp 2,05 juta per bulan sesuai dengan upah minimum di Sulawesi Tenggara pada saat itu. Kamar kos turut menjamur dalam tiga tahun terakhir di Morosi.

Rata-rata, kamar disewakan Rp 500.000 per bulan. Sebagian warga membangun usaha kos.

Rumah kos disewa pekerja lokal yang berasal dari luar Morosi dan sebagian tenaga kerja dari China.

Manajer Umum PT Virtue Dragon Nickel Industry Rudi Rusmadi menuturkan, saat ini perusahaan mempekerjakan 2.300 warga setempat dengan 64 persen dari lingkar pabrik yang tersebar di Kecamatan Morosi, Kapoiola, dan Bandaola.

Sisanya dari luar tiga kecamatan yang masih di Sulawesi Tenggara.

”Perusahaan masih membutuhkan tenaga kerja saat produksi penuh pada Maret 2018 dengan proyeksi kebutuhan 8.000 orang,” ujar Rudi.

* Soal 500 TKA China, Kemenaker: Perusahaan Sudah Cari Pekerja Lokal tapi Tak Ada yang Mau

Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Aris Wahyudi mengatakan, perusahaan yang akan mendatangkan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China sudah berupaya mencari pekerja lokal.

Kedua perusahaan tersebut yakni PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel yang berlokasi di Sulawesi Tenggara.

"Mereka sudah berusaha mencari tenaga kerja lokal Indonesia, namun tak ada yang mau karena lokasi dan ketidakmampuan sesuai jumlah dan kualifikasi yang dibutuhkan," ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (2/5/2020).

Lantaran alasan ketidakcukupan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membangun pabrik smelter di Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), maka Kemenaker pun menyetujui Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) tersebut.

"Kita sepakat dengan manajemen bahwa penggunaan TKA adalah alternatif terakhir. Yang terjadi di sana adalah pembangunan dan pengembangan smelter, yang masih membutuhkan instalasi dan comisioning peralatan yang spesifik," kata dia.

Sedangkan terkait masukan dari pengusaha Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, dia mempersilahlan para pengusaha tersebut untuk mencarikan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh kedua perusahaan tambang nikel tersebut.

"Kalau ada orang (Kadin) yang bisa mencarikan tenaga kerja lokal sesuai jumlah dan kualifikasi dan etos kerja yang dibutuhkan mereka atau investor, pasti mereka akan senang sekali. Karena pasti akan lebih efisien," ucapnya.

ebelumnya, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR) Suryani Sidik Motik merasa miris mendengar rencana kedatangan 500 TKA China.

"Ada ketidakkonsistenan dari pemerintah. Melihatnya agak miris dan sedih. Pada masa pandemi ini kan yang perlu dijaga panglimanya adalah kesehatan. Kalau minta PSBB agar orang tidak datang, kemudian orang tidak bepergian, tidak pulang kampung, tiba-tiba ada 500 TKA yang datang itu menganggu sekali rasa keadilan," ungkapnya melalui diskusi virtual, Jumat (1/5/2020).

Bahkan dia merasa heran, bila memang kedua perusahaan tambang tersebut tengah mengembangkan pembangunan teknologi nikel dan membutuhkan tenaga ahli, seharusnya cukup dengan bebera orang yang kompeten dalam bidangnya saja.

Harusnya kata dia, perusahaan membuka peluang penyerapan tenaga kerja lokal untuk mengurangi angka pengangguran selama pandemi virus corona (Covid-19) yang terus bertambah.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jubir Menko Maritim: Tak Ada Kepentingan Pribadi Pak Luhut Soal 500 TKA China", 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Rekam Jejak Virtue Dragon, Perusahaan Penampung 500 TKA China",

artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal 500 TKA China, Kemenaker: Perusahaan Sudah Cari Pekerja Lokal tapi Tak Ada yang Mau",