Inilah Suasana Klarifikasi Lapangan Oleh DPRD Sumba Timur di BBU Lewa
ahan seluas 8 ha itu perlu diatur oleh pemerintah agar dikelola secara merata dan adil oleh masyarakat.
Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Inilah Suasana Klarifikasi Lapangan Oleh DPRD Sumba Timur di BBU Lewa
POS-KUPANG.COM |WAINGAPU -- DPRD Sumba Timur memantau lokasi Balai Benih Unggul (BBU) Lewa. Pemantauan ini menyusul adanya informasi pemusnahan atau pembajakan tanaman padi oleh Dinas Pertanian dan Pangan Sumba Timur.
Kehadiran DPRD Sumba Timur di Lewa , Selasa (28/4/2020) dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumba Timur, Umbu Kahumbu Nggiku, Ketua Komisi B, Ebenhaezer Ranggambani dan beberapa anggota Komisi B.
Hadir Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Sumba Timur, Oktavianus Mb. Muku,S.P,M.Si, Kepala Bidang , Tanaman Pangan dan Hortikultura, ,Mariana Praing,
Kepala BBU Lewa, Andreas Merang. Hadir pula Camat Lewa, Drs. Banju Ndakumanung.
Wakil Ketua DPRD Sumba Timur, Umbu Kahumbu Nggiku, mengatakan, biasanya DPRD turun kalau ada laporan resmi,tapi ini ada lain.
"Kali ini kita datang klarifikasi karena ramai informasi di media sosial," kata Umbu Nggiku.
Dia mengakui, adanya masalah di Lewa menyangkut pemusnahan padi di lahan BBU.
"Bukan kita melihat siapa yang salah dan siapa yang benar. Kalau cinta daerah ini, mari kita duduk bersama untuk selesaikan," katanya.
Ketua Komisi B DPRD Sumba Timur, Ebenhaezer Ranggambani mempertanyakan siapa yang mengerjakan lahan 8 ha di BBU Lewa.
"Apakah ada masyarakat atau staf BBU . Kalau ada katakan ada.Perlu ada penataan dan siapa
yang mengizinkan untuk dikelola," kata Ebenhaezer.
Saat pemantauan,DPRD Sumba Timur meminta sejumlah penjelasan pemerintah soal pembabatan tanaman padi di BBU Lewa.
Pantauan POS-KUPANG.COM, tanaman padi ini ditanam di lahan seluas 8 ha. Tanaman padi di BBU ini rata-rata sudah memasuki fase generatif.
Lahan ini diolah oleh 10 orang dan dibagi rata dengan cara mengundi.
Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura , Mariana Praing saat diberi kesempatan oleh Plt. Kadis Pertanian dan Pangan Sumba Timur, Oktavianus Mbaku Muku,S.P,M.Si menyampaikan soal pembajakan lahan sawah dengan tujuan melakukan proses perbenihan.
Menurut Mariana, sudah ada kesepakatan untuk melakukan penanaman atau perbenihan.
"Kami terus lakukan sosialisasi soal rencana penanaman benih. Kami juga lakukan pengawasan, jadi tidak benar jika katakan bahwa kami tidak awasi," kata Mariana.
Kepala BBU Lewa, Andreas Merang, mengatakan, ada 11 kali pertemuan dengan warga penggarap lahan di BBU Lewa.
"Ada juga warga yang hendak tanam pada Maret lalu, kami minta jangan tanam," kata Andreas.
Saat itu Andreas juga mengatakan akan menyerahkan berita acara rapat.
Plt. Kadis Pertanian dan Pangan Sumba Timur, Oktavianus Mbaku Muku,S.P,M.Si, mengatakan, , program perbenihan yang akan dilakukan pemerintah di BBU Lewa itu bukan kegiatan yang instan, melainkan sudah didahului dengan sosialisasi kepada petugas di. BBU Lewa.
"Kita ingin agar penampilan BBU Lewa ini bisa diubah sehingga lahan yang ada dapat dimanfaatkan secara efisien. BBU Lewa harus menjadi contoh bagi petani serta menghasilkan benih yang lebih bermutu," kata Oktavianus.
Menurut dia,lahan seluas 8 ha itu perlu diatur oleh pemerintah agar dikelola secara merata dan adil oleh masyarakat.
"Lahan ini lahan milik dinas dan dikelola masing-masing," kata Oktavianus.
Menurut Oktavianus, tanaman padi yang ada tidak merata umurnya. Karena itu, lanjutnya, ketika pemerintah hendak mengolah lahan untuk melakukan perbenihan agar menghasilkan benih yang lebih bermutu.
"Kita akam hentikan kegiatan pribadi setelah ini karena perlu ada pembenahan sehingga dikelola secara profesional.
Apalagi saat ini ada pandemi Covid-19 kita mengantisipasi adanya gagal panen," ujarnya.
Dikatakan, proses ini bukan yang spontanitas dan apa yang dilakukan ini sudah dikaji.
"Kita punya balai hanya selama ini kita beli benih dari luar, ini ada capital fly. Karena itu harus benahi BBU ini," ujarnya.
Dikatakan pengelolaan BBU merujuk pada Kepmentan 347/2003 tentang BBU dan rohnya agar ada keseimbangan benih di semua wilayah.
Soal adanya informasi pungutan 30 persen, dia mengakui tidak mengetahuinya.
• Dua PDP Masih Dirawat di RSUD Umbu Rara Meha Waingapu
• Siswi SMA Laporkan Lima Anggota Polisi ke Polres TTU
• Pengemudi Truk Surabaya-Maumere Menolak Dikarantina & Diangkut Pakai Ambulans Covid-19
• Bupati, Dandim dan Kapolres TTS Serahkan Bantuan Beras Cadangan Pemda TTS Untuk Korban Gagal Panen
Sedangkan, apakah 10 orang penggarap itu menyetor lagi ke Distan Sumba Timur, Oktavianus menepis hal itu.
"Bagaimana mereka sudah kerja untuk dinas lalu kita minta lagi. Itu saya katakan tidak benar," katanya.
Sementara soal ada dana Rp 5 juta, Oktavianus mengakui dana itu adalah hasil jual padi yang disetor oleh petani ke Distan Sumba Timur.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)
