Kesadaran Masyarakat Laksanakan Physical Distancing di Belu Masih Rendah, Ini Saran Uskup Atambua

 Laporan Wartawan Pos Kupang, Com, Teni Jenahas

POS KUPANG, COM, ATAMBUA - Uskup Atambua, Mgr. Dominikus Saku, meminta Pemkab Belu lebih tegas lagi menerapkan aturan physical distancing di kalangan masyarakat. Pasalnya, kesadaran masyarakat untuk melaksanakan physical distancing masih rendah.

Hal ini terlihat dari aktivitas masyarakat di jalan dan tempat-tempat umum masih tinggi setiap hari. Tak hanya itu, aktivitas kerumunan massa juga masih terlihat. Kondisi seperti ini seharusnya pemerintah bisa melakukan dengan cara menertibkan masyarakat.

Permintaan Uskup Domi ini disampaikan dalam pertemuan dengan Pemkab Belu dan Forkompimda di Aula Emaus Keuskupan Atambua, Jumat (17/4).

Uskup Domi mengungkapkan, pada prinsipnya gereja mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mencegah Covid-19. Pemerintah harus lebih aktif memberikan sosialisasi agar meningkatkan kesadaran untuk mentaati aturan.

Dalam situasi seperti sekarang ini, pemerintah mesti lebih tegas kepada masyarakat untuk melaksanakan physical distancing sebelum masalah yang yang besar terjadi. Ketika masalah yang lebih besar terjadi, aturan physical distancing hanyalah sia-sia.

Uskup menyadari bahwa dengan tingkat kesadaran yang masih rendah tentu banyak kendala yang dihadapi pemerintah. Akan tetapi, untuk menegakkan suatu aturan harus dimulai dan dilakukan supaya kita tidak selalu membiasakan hal yang salah.

Uskup mencontohkan, banyaknya pelanggaran lalulintas karena kita terbiasa melakukan hal yang salah. Efeknya, ketika melakukan penegakan hukum terhadap hal yang salah biasanya orang melawan.

"Membiasakan hal yang salah, ketika ditindak malah dia lawan, seperti pelanggaran lalulintas," ujar Uskup Domi.

Uskup mengingatkan pemerintah dan aparat keamanan agar dalam penegakan aturan tetap mengedepankan sikap humanis.

Merespons permintaan Uskup, Bupati Belu, Willy Lay mengatakan, pemerintah akan berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk melakukan penertiban mengenai physical distancing.

Selain itu, pemerintah juga akan mengawas seluruh masyarakat yang tidak memakai masker. *