VIDEO – Bupati Manggarai Ungkapkan Data Mengejutkan, 22.965 KK Belum Dapat Bantuan Sosial

VIDEO –  Bupati Manggarai Ungkapkan Data Mengejutkan, 22.965 KK Belum Dapat Bantuan Sosial

POS-KUPANG.COM, RUTENG - Pemerintah Kabupaten Manggarai melakukan teleconference dengan Kementerian Sosial RI terkait penanganan dampak virus corona atau Covid-19.

Teleconference itu berlangsung di Aula Ranaka, Kantor Bupati Manggarai, Kamis (16/5/2020). Hadir dalam teleconference itu Bupati Manggarai Deno Kamelus, Wakil Bupati Manggarai Viktor Madur dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di daerah itu.

Usai mengikuti teleconfence itu, Bupati Deno kepada POS-KUPANG.COM mengatakan, rapat tersebut berkaitan dengan program social safety net atau jaring pengaman sosial terhadap warga yang terkena dampak Covid-19.

• VIDEO - Bupati Belu Punya 5 Cara Dalam Mengatasi Dampak Virus Corona Bagi Masyarakat

• VIDEO - Masyarakat NTT Jangan Takut Hadapi Covid-19, Asal Selalu Utamakan Protokol WHO

• VIDEO - Musrenbang RKPD Ngada Via Streaming Youtube, Terapkan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19

"Jadi kita semua tahu bahwa dengan kebijakan-kebijakan tentang pencegahan dan penanganan corona, berdampak pada banyak hal. Salah satunya banyak yang tidak kerja, ada juga PHK dan lainnya,” ujarnya.

Berangkat dari hal itulah, lanjut dia, Kementerian Sosial RI bersama Pemerintah Provinsi, Pemprov  NTT dan pemerintah kabupaten bersama-sama menangani dampak itu.

Bupati Deno juga menjelaskan, total kepala keluarga (KK) di Kabupaten Manggarai sebanyak 97.881 KK. Dari jumlah tersebut,  berdasarkan data ada sebanyak 74.916 KK yang sudah mendapatkan bantuan sosial baik berupa sembako dan  program keluarga harapan (PKH).

Sedangkan yang belum mendapatkan bantuan sebanyak 22.965 KK. Data tersebut yang akan dikirim kepada Pemerintah Provinsi NTT untuk ditentukan berapa banyak kepala keluarga yang akan dibantu.

"Kabupaten Manggarai sudah menyiapkan sekitar Rp 12 miliar untuk membantu warga yang terkena dampak ini. Selain itu sesuai petunjuk dari Kemendes, dana desa bisa direalisasikan untuk membantu menanganinya sesuai besaran persen dari besarnya dana desa untuk diberikan BLT," jelas Bupati Deno.

Dari 22.965 KK tersebut, lanjut dia, pemerintah daerah setempat sedang mengindentifikasi data kepala keluarga tersebut melalui pemerintah desa.

Pemerintah desa sudah diminta untuk mendata semua KK baik yang sudah mendapatkan bantuan atau pun belum, termasuk warga yang baru pulang merantau akibat terkena PHK.

• VIDEO - DPD II Golkar TTU Beri Bantuan APD dan Makanan Tambahan Bagi Balita serta Ibu Hamil

• VIDEO - Bupati Tahun Gratiskan Tiga Bulan Retribusi Harian, Sewa Kios Hanya Bayar 25 Persen

• VIDEO – Mengenaskan, Nelayan di Lembata Dimangsa Buaya, Saat Bersama Teman Menebar Pukat

"Pokoknya didata semua, apapun profesinya, termasuk warga yang berpenghasilan tidak tetap seperti ojek dan lain sebagainya. Tukang ojek harus pulang kampung untuk didata sebagai yang terkena dampak akibat covid-19," tandas Bupati Deno.

Bupati Deno belum tahu seberapa besar bantuan untuk warga akibat terkena dampak virus corona.

“Berapa besaran bantuan itu, tunggu hasil indentifikasi desa dan kelurahan, kemudian diberikan kepada bupati untuk dilakukan verifikasi bersama Tim Gugus Tugas. Ini harus dilakukan supaya bantuan yang diberikan benar-benar sesuai sasaran,” ujarnya.

Terkait penanganan Covid-19 ini, lanjut dia, Pemerintah Kabupaten Manggarai menyiapkan dana sekitar Rp 20 miliar lebih. Dana itu untuk penanganan dampak kesehatan, ekonomi dan social masyarakat. (POS-KUPANG.COM, Robert Ropo)

Tonton, Like, Share, Subscribe Youtube Channel POS-KUPANG.COM

(POS-KUPANG.COM)

Ingat SUBSCRIBE, SHARE dan tinggalkan jejak di kolom KOMENTAR.

Update info terkini :via: https://kupang.tribunnews.com/

Instagram poskupangcom : https://www.instagram.com/poskupangcom/?hl=id

Facebook : POS-KUPANG.COM: https://bit.ly/2WhHTdQ