Gakkumdu Bahas Penanganan Pelanggaran Pilkada, Pemilihan Bupati dan Wabup Manggarai

Dalam hal diperlukan keterangan tambahan dari pelapor, Bawaslu dan jajarannya menambah waktu penanganan paling lama dua hari. Di sinilah tantangan Bawaslu, dalam waktu singkat harus mampu menangani dugaan pelanggaran agar tidak kedaluwarsa waktu penanganannya," papar Manah.

Sementara itu, Ipda Antonius Ndapa, mengatakan, penyidik kepolisian yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan atau temuan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang diteruskan oleh Bawaslu.

Dalam menjalankan tugasnya, kata Ndapa, penyidik kepolisian dapat melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tanpa surat izin pengadilan negeri setempat.

Penyidik kepolisian, kata Ndapa, menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada Jaksa penuntut umum paling lama 14 hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Kabupaten.

• Ahok Kandidat CEO Ibukota Baru, Begini Prediksi Pengamat Politik, Benarkah Akan Dikorbankan Jokowi?

Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama tiga hari kerja penuntut umum mengembalikan berkas perkara ke Penyidik Kepolisian disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.

Setelah itu, kata Ndapa, penyidik kepolisian memiliki waktu paling lama tiga hari kerja untuk menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Jaksa penuntut umum.

I Dewa Gede Semara Putra, mengatakan, pemetaan titik rawan di setiap tahapan serta penguatan kapasitas jajaran pengawas terkait penanganan pelanggaran harus disiapkan secara baik sejak awal.

Karena itu, lanjutnya, bimbingan teknis secara berkala kepada jajaran pengawas pemilihan di tingkat kecamatan terkait penanganan laporan dan temuan harus terus dilakukan sehingga tidak semua penanganan dugaan pelanggaran ditangani Bawaslu Kabupaten.

• DBD di NTT Renggut 39 Nyawa, Korban Terbanyak di Kabupaten Sikka, Ini Data Sebarannya

Soal mekanisme penanganan oleh pihak kejaksaan, pihaknya berkomitmen akan terus melakukan koordinasi dengan pihak Bawaslu Manggarai dan Polres Manggarai sejak awal agar berkas perkara pidana pemilihan dapat dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan negeri. (*)