News

Gelar Rakor Stunting di Sumba Timur, Gubernur NTT Minta Warga Batasi Kelahiran Anak, Ini Tujuannya

"Kasus-kasus kemiskinan dan kekerdilan pada anak pada umumnya terjadi pada keluarga-keluarga miskin di desa-desa dengan jumlah kelahiran yang tinggi."

Penulis: Robert Ropo | Editor: Benny Dasman
POS-KUPANG.COM/ROBERT ROPO
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, sedang berdialog dengan pemerintah dan masyarakat Sumba Timur 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Com, Robert Ropo

POS KUPANG, COM, WAINGAPU - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat, meminta warga Suma Timur (Sumtim) dapat membatasi kelahiran anak yang diharapkan dapat mencegah terjadinya kekerdilan pada anak dan mengurangi jumlah kemiskinan.

Viktor Bungtilu Laiskodat dalam pertemuan bersama para camat, kepala desa serta tokoh-tokoh agama di Pantai Londa Lima, Desa Kuta, Kamis (27/2), mengatakan kelahiran anak yang paling banyak di NTT terjadi pada keluarga miskin di kawasan pedesaan.

"Kasus-kasus kemiskinan dan kekerdilan pada anak pada umumnya terjadi pada keluarga-keluarga miskin di desa-desa dengan jumlah kelahiran yang tinggi," katanya.

Menurut dia, tingginya angka kemiskinan terjadi karena belum adanya upaya pengendalian melahirkan anak pada keluarga miskin di desa-desa.

"Kami tidak melarang warga untuk memiliki anak, tetapi harus dibatasi. Apabila sudah memiliki dua anak sebaiknya cukup karena apabila lebih dari tiga anak dapat dipastikan asupan kebutuhan gizi anak mulai terabaikan," ujar gubernur.

Gubernur Viktor mengatakan, apabila warga miskin di desa-desa mampu membatasi kelahiran anak, maka ekonomi keluarga warga miskin di desa menjadi lebih memadai dan angka kemiskinan berkurang dan NTT akan bebas dari dua persoalan tersebut.

Mengingat tingginya angka kekerdilan di NTT, maka pemerintah NTT perlu melakukan desain untuk mengatasi kemiskinan melalui distribusi bantuan sosial yang langsung kepada masyarakat penerima manfaat dan mengendalikan kelahiran.

"Distribusi bantuan akan dilakukan pada pusat pelayanan terpadu satu atap guna memudahkan pemerintah mengindentifikasi penerima manfaat," katanya.

Gubernur Viktor mengakui masih banyak orang mampu di daerah ini yang menyamar menjadi miskin agar ikut menerima bantuan PKH maupun bantuan sosial dari pemerintah.

Akibatnya, jumlah warga miskin semakin bertambah karena bantuan sosial yang diharapkan bisa memperbaiki ekonomi dan gizi keluarga, malah jatuh ke tangan orang mampu.

"Saya minta agar kondisi seperti itu jangan sampai terjadi lagi di NTT, karena distribusi bantuan akan dilakukan lebih ketat lagi," katanya.

Gubernur Viktor mengatakan, persoalan kemiskinan dan kekerdilan pada anak telah mempermalukan pemerintah NTT dan lembaga keagamaan serta elemen masyarakat lainnya.

Karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan dan kekerdilan pada anak di provinsi itu, termasuk di Sumba Timur, harus menjadi gerakan bersama seluruh komponen masyarakat.

Minum Air Langsung dari Kran

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved