Politisi dan Politik

Dinamika sosial politik, fluktuasi ekonomi serta pergeseran nilai budaya dalam masyarakat terus berpacu, maka kerja politisi harus lebih cepat dari itu. Demikian juga dinamika politik pada tingkatan lokal berpacu dengan mengikuti dinamika politik nasional.

Menjadi politisi dalam era globalisasi seperti sekarang ini, dimana dunia menjadi borderless menguatnya nilai-nilai universal tidak cukup dengan implementasi demokrasi yang prosedural saja, tidak sekedar memenangkan pertarungan politik saat momentum pemilu saja dan setelahnya tidak memahami tugas pokok dan fungsi, menjadi tidak fungsional.

Jabatan politik yang sudah berhasil diraih, wajib diperjuangkan dalam bingkai yang lebih besar bagi kesejahteraan seluruh rakyat yang terwakili.

Responsibilitas

Pada hakekatnya, menjadi seorang politisi merupakan suatu bentuk aktualisasi diri, harus sudah selesai dengan dirinya sendiri dan membaktikan dirinya menjadi pelayan masyarakat. Ketika individu menyatakan diri terjun kedunia politik maka harus siap menjadi pelayan masyarakat dan harus dapat menjiwai nilai pelayanan itu sendiri.
Menjadi wakil rakyat, menjadi pelayan bagi rakyat yang empunya kedaulatan. Oleh karena politik itu sendiri sarat dengan kepentingan, maka nilai utama yang wajib diperjuangkan adalah kepentingan masyarakat diatas kepentingan diri dan kelompok.

Dinamika sosial masyarakat terus bergerak, mencari bentuk dan beradaptasi menyesuaikan diri dengan momentum sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Masyarakat menginginkan pemimpin yang terlibat langsung dengan persoalan rakyat, turun kedalam lingkungan masyarakat untuk merasakan apa yang sesungguhnya dirasakan masyarakat sampai pada level yang paling bawah, bukan pemimpin yang bermental feodal, duduk dibelakang meja dan menjadi tukang perintah saja. Pemimpin harus tahu apa yang menjadi kebutuhan rakyatnya, agar dicarikan solusi secara cepat dan tepat.

Akselerasi pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada peran pemimpinnya dalam mengelola konsep pembangunan serta sejauh mana masyarakat diberikan ruang dan dilibatkan secara aktif dalam pembangunan itu sendiri.

Konsep pembangunan tentunya mengafirmasi kebutuhan rakyat yang juga menakar peluang dan tantangan dari masing-masing masalah yang muncul. Percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat merupakan hal yang tidak dapat ditawar.

Dibutuh percepatan dalam bentuk kerja yang lebih konkrit, oleh karena itu butuh kepemimpinan politik yang kuat sebagai pengarah perubahan. Masalah-masalah primer masyarakat terutama yang berkaitan dengan rendahnya pendidikan, masalah kesehatan dan ekonomi rakyat, pelayanan publik, harus segera dibenahi, harus lebih responsif agar perubahan sosial masyarakat dapat benar-benar dirasakan secara merata.

Penguatan Institusi

Para politisi daerah, dalam hal ini para legislator yang duduk di DPRD tingkat I maupun tingkat II secara institusi mempunyai posisi yang sangat strategis dalam mengarahkan perubahan yang bergulir di daerah sesuai dengan fungsi dan peran yang diamanatkan undang-undang, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, fungsi legislasi.

Masalah yang ada di daerah merupakan gerbang bagi masalah dalam konteks nasional. Nah, peran-peran politisi lokal ini harus didorong lebih kuat lagi dalam kerja maupun hasilnya.

Masyarakat tentunya menunggu hasil kerja nyata dari para politisi lokal sesuai dengan ideologi dan platform partai politik tempat bernaung, maupun pelaksanaan janji-janji saat melakukan kampanye sebelum pemilu.

Masyarakat juga sangat mengharapkan banyak gebrakan pembangunan yang lahir dari pemikiran para politisi lokal, tidak hanya berjalan pada agenda rutinitas tanpa terobosan berarti. Kolaborasi antar lembaga yang terdiri dari elit politik sebagai eksekutif maupun legislatif pada tingkatan lokal sampai tingkat nasional harus dimaknai dan dijalankan dalam kerangka yang konstruktif, bekerja untuk rakyat.