Opini Pos Kupang

MPR, Rumah Kebangsaan dan Kepemimpinan Inklusif

Baca Opini Pos Kupang berjudul: MPR, rumah kebangsaan dan kepemimpinan inklusif

MPR, Rumah Kebangsaan dan Kepemimpinan Inklusif
Dok
Logo Pos Kupang

Merunut pada sejarah kelahirannya, MPR bertumbuhkembang dari eksistensi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang secara filosofis dan historis, tugas-tugasnya mengagregasi dan mengintrodusir pemikiran berkehidupan kebangsaan.

Pada masa-masa awal kemerdekaan, KNIP memiliki peran strategis dalam merumusman arah, legal standing, dan muara kehidupan berbangsa dan bernegara.

Merujuk pada teks buku Selayang Pandang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI tahun 2001, disebutkan bahwa; "Komite Nasional Indonesia Pusat dapat dikatakan sebagai embrio dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, terutama setelah diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden RI Nomor X (dibaca: eks) tanggal 16 Oktober 1945, yang memberikan kewenangan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat untuk ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara".

Tertulis pula bahwa; atas usul KNIP, pada tanggal 16 Oktober 1945 diterbitkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X (dibaca:eks) yang dalam diktumnya berbunyi:

"Bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat, sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, serta pekerjaan Komite Nasional Indonesia Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih di antara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat".

Dengan demikian, pada awal berlakunya UUD 1945 dimulailah lembaran pertama sejarah MPR, yakni terbentuknya KNIP sebagai embrio MPR. Dalam perjalanan kemudian, dimahfumkan pula bahwa perkembangan MPR diawali dengan terbitnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang diantaranya memerintahkan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).

Dalam perkembangannya kemudian, Ketetapan MPR No.III/MPR/1978 menyebutkan istilah Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara. Yang dimaksud Lembaga Tertinggi Negara adalah MPR, sedangkan yang dimaksud Lembaga Tinggi Negara sesuai urutannya dalam UUD 1945 -- sebelum diamendemen --adalah Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA. Sedangkan pada era pasca amendemen UUD 1945, lembaga tinggi negara terdiri dari: MPR, DPR, DPD, Lembaga Kepresidenan, MA, MK, KY, dan BPK. Secara kategorial penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga-lembaga negara dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu Lembaga legislatif, Lembaga eksekutif, Lembaga yudikatif, Lembaga eksaminatif, dan Lembaga negara independen.

Memaknai perjalanan historis berdirinya MPR, maka tidaklah disangsikan lagi bahwa sebermula atau sejak awal MPR memang diposisikan sebagai "rumah kebangsaan" bagi seluruh rakyat Indonesia yang pluralis. Kendati dalam perkembangannya kemudian, MPR mengalami reposisi dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara, tetapi hal itu tidak mengurangi posisi simbolis MPR sebagai "rumah kebangsaan". Sedari dulu, sampai kini, dan kelak nanti, peran MPR harus tetap dipastikan sebagai rumah kebangsaan untuk mengayomi semua elemen bangsa tanpa kecuali.

Kepemimpinan inklusif

Tampilnya Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai Ketua MPR pada 3 Oktober 2019, mesti diakui telah membawa harapan yang lebih segar bagi eksistensi MPR. Sentuhan idealisme kepemimpinan Bamsoet, serta kemampuannya merawat harmoni di antara Pimpinan MPR serta elemen masyarakat, membuat MPR menjadi kian solid dan berwibawa.

Halaman
1234
Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved