MPR, Rumah Kebangsaan dan Kepemimpinan Inklusif

Dengan demikian, pada awal berlakunya UUD 1945 dimulailah lembaran pertama sejarah MPR, yakni terbentuknya KNIP sebagai embrio MPR. Dalam perjalanan kemudian, dimahfumkan pula bahwa perkembangan MPR diawali dengan terbitnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang diantaranya memerintahkan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).

Dalam perkembangannya kemudian, Ketetapan MPR No.III/MPR/1978 menyebutkan istilah Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara. Yang dimaksud Lembaga Tertinggi Negara adalah MPR, sedangkan yang dimaksud Lembaga Tinggi Negara sesuai urutannya dalam UUD 1945 -- sebelum diamendemen --adalah Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA. Sedangkan pada era pasca amendemen UUD 1945, lembaga tinggi negara terdiri dari: MPR, DPR, DPD, Lembaga Kepresidenan, MA, MK, KY, dan BPK. Secara kategorial penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga-lembaga negara dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu Lembaga legislatif, Lembaga eksekutif, Lembaga yudikatif, Lembaga eksaminatif, dan Lembaga negara independen.

Memaknai perjalanan historis berdirinya MPR, maka tidaklah disangsikan lagi bahwa sebermula atau sejak awal MPR memang diposisikan sebagai "rumah kebangsaan" bagi seluruh rakyat Indonesia yang pluralis. Kendati dalam perkembangannya kemudian, MPR mengalami reposisi dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara, tetapi hal itu tidak mengurangi posisi simbolis MPR sebagai "rumah kebangsaan". Sedari dulu, sampai kini, dan kelak nanti, peran MPR harus tetap dipastikan sebagai rumah kebangsaan untuk mengayomi semua elemen bangsa tanpa kecuali.

Kepemimpinan inklusif

Tampilnya Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai Ketua MPR pada 3 Oktober 2019, mesti diakui telah membawa harapan yang lebih segar bagi eksistensi MPR. Sentuhan idealisme kepemimpinan Bamsoet, serta kemampuannya merawat harmoni di antara Pimpinan MPR serta elemen masyarakat, membuat MPR menjadi kian solid dan berwibawa.

Saat ini, Pimpinan MPR berjumlah 10 orang, terdiri dari seorang Ketua MPR dan 9 orang Wakil Ketua dari fraksi-fraksi di DPR plus unsur DPD RI.

Karakter kepemimpinan Bamsoet yang inklusif membuat MPR semakin menarik bagi publik. Strategi re-branding MPR yang digulirkan Bamsoet mulai berbuah manis.

Bermodalkan karakter kepemimpinan bernuansa sentuhan kemanusiaan (human approach) yang kental, Bamsoet menampakkan MPR sebagai lembaga negara yang kian teduh, namun semakin gesit memainkan peran dan posisi kebangsaannya.

Kepemimpinan inklusif Bamsoet yang ditandai oleh kemampuannya menjadi pengayom (solidarity maker) terhadap semua elemen bangsa, membuat MPR tampak semakin kokoh sebagai rumah kebangsaan. Pun kian adaptif terhadap dinamika dan kebutuhan zaman. Pengalaman matang Bamsoet sebagai Ketua DPR RI terbukti telah melipatgandakan bobot kepemimpinannya sebagai Ketua MPR saat ini.

Model kepemimpinan inklusif Bamsoet tampaknya telah menarik perhatian berbagai elemen bangsa untuk lebih karib dengan MPR. Inklusivitas kepemimpinan Bamsoet menjadi modal politik kenegaraan yang mumpuni.

Dalam urusan sosialisasi program unggulan MPR yakni Empat Pilar Kebangsaan, atau yang kini dikenal dengan "Empat Konsensus Kebangsaan", Bamsoet telah berhasil mengajak banyak pihak untuk terlibat sebagai mitra MPR.

Muara kemitraan ini tentu saja untuk memperkuat tatanan empat konsensus kebangsaan warisan dari Para Pendiri Bangsa, yakni NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Organisasi dengan berbagai latar belakang diantaranya organisasi pelajar, organisasi mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi yang berafiliasi ke partai politik, organisasi keagamaan, LSM, dan lembaga-lembaga kajian telah menyatakan dengan antusias untuk berpartisipasi dalam program sosialisasi empat pilar.

Beberapa dari organisasi ini telah merealisasikan kerja sosialisasi empat pilar itu. Bahkan, organisasi beraroma hobi dan gaul yang cenderung dipersepsikan kurang peduli pada urusan-urusan ideologi bangsa, malah kini ketularan semangat nasionalisme, dan menjadi sangat antusias untuk melaksanakan sosialisasi empat pilar. Inilah pertanda nyata bahwa re-branding yang dilakukan Bamsoet selaku Ketua MPR, telah menemukan momentum dan penggenapannya.

Dalam waktu dekat ini, tepatnya pada 23 Februari 2020, MPR bekerjasama dengan organisasi Motor Besar Indonesia (MBI) menyelenggarakan sosialisasi empat pilar melalui lomba cerdas cermat antar klub motor, yang dikombinasikan dengan kegiatan lain bernuansa sport-entertain.