Mengasuransikan Toleransi

Mari membaca dan simak isi Opini Pos Kupang berjudul mengasuransikan toleransi

Oleh Lasarus Jehamat, Dosen Sosiologi Fisip Undana Kupang

POS-KUPANG.COM - Bangsa ini seakan tidak pernah luput dari bayangan intoleransi dan radikalisme. Hasil survei Wahid Institute menunjukkan intoleransi dan radikalisme meningkat dari waktu ke waktu. Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid, menyebutkan, sikap intoleransi di Indonesia cenderung meningkat dari sebelumnya sekitar 46% dan saat ini menjadi 54% (Media Indonesia, 18/01).

Berkaitan dengan radikalisme, hasil survei yang sama menyingkap sekitar 0,4% atau sekitar 600.000 jiwa warga negara Indonesia (WNI) pernah melakukan tindakan radikal. Secara sosial, ada beberapa kelompok yang memiliki peluang untuk ikut dalam gerakan radikal. Disebutkan, kelompok rentan tersebut berjumlah sekitar 11,4 juta jiwa atau 7,1%.

• Zero Toleransi Kekerasan di Sekolah

Menurut kajian ini, ada tiga penyebab utama meningkatnya inteloransi dan radikalisme di Indonesia, yakni kontestasi politik, ceramah atau pidato bermuatan ujaran kebencian, dan unggahan bermuatan ujaran kebencian di media sosial (medsos). Tiga variabel ini terjadi secara simultan dalam waktu yang hampir bersamaan.

Berhubungan dengan kontestasi politik, analisis Burhanuddin Muhtadi (Kompas, 22 Mei 2019) perlu diangkat kembali di sini. Merujuk hasil exit poll Indikator Politik yang dilakukan terhadap 2.975 responden yang baru saja mencoblos pada 17 April 2019 lalu, jelas menggambarkan polarisasi masyarakat.

Disebutkan, pemilih nonmuslim yang memilih Jokowi mencapai 97%, naik 15% jika dibandingkan dengan 2014. Pada Pilpres 2019, 56% warga Nahdliyin mengaku memilih Jokowi-Amin, naik 12% jika dibandingkan dengan tahun 2014. Sebaliknya, Prabowo-Sandi dipilih kelompok Muhammadiyah, Persis, dan ormas-ormas modernis lainnya (65% dibanding 35%).

• Wajib Tiru, Rendam Kaki 30 Menit di Air Hangat dan Garam, Rasakan Manfaatnya

Menurut kategori etnis, pada Pemilu 2019, pemilih beretnik Jawa dan Batak cenderung memilih Jokowi-Amin. Dukungan orang Jawa kepada Jokowi naik 11% jika dibandingkan dengan Pemilu tahun 2014.

Data di atas membuktikan kontestasi politik sebagai variabel penting keterbelahan masyarakat. Dalam kategori yang sama, perbedaan tidak dianggap sebagai berkah tetapi sebagai musuh yang kerap memberi kutukan. Politik kemudian diasumsikan sebagai variabel utama menguatnya perbedaan dan meningkatnya intoleransi.

Di titik yang lain, pada masa kontestasi dan pascakontestasi politik itu, ceramah atau pidato bermuatan ujaran kebencian meningkat tajam. Hoaks tumbuh subur di mana-mana. Menurut catatan katadata.co.id (17 Juni 2019), per Juni 2019, sebaran berita hoaks di Indonesia hampir mencapai 1000 kasus.

Sebelumnya, mengutip Data Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) pada Januari 2017, Mafindo (2019) menulis bahwa jenis hoaks di media sosial yang diterima didominasi isu politik dan pemerintahan (91.80%) dan SARA (88.60%).

Masih menurut Mafindo, berdasarkan data di seluruh dunia, media sosial berperan penting menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Laporan penggunaan atau kutipan hoaks dari Facebook mencapai 67%, media sosial secara umum 65%, situs internet 60%, YouTube 56%, televisi 51%, sumber media arus utama sebanyak 45%, media cetak 44%, blog 41%, Twitter 40%, dan lainnya 25%.

Di aspek penyebaran hoaks dan ujaran kebencian ini, Indonesia berada diurutan keempat sebagai negara terpapar hoaks.

Pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana kita bisa mengasuransikan toleransi dan meminimalisasi radikalisme di tengah munculnya tiga variabel di atas? Pertanyaan ini laik diajukan karena realitas kebangsaan kita yang heterogen dan rentan terhadap penyebaran sikap intoleran dan radikalisme.

Promosi perbedaan