Salam Pos Kupang

Zero Toleransi Kekerasan di Sekolah

Mari membaca dan simak Salam Pos Kupang: zero toleransi Kekerasan di Sekolah

Zero Toleransi Kekerasan di Sekolah
Dok
Logo Pos Kupang

Mari membaca dan simak Salam Pos Kupang: zero toleransi Kekerasan di Sekolah

POS-KUPANG.COM - HINGGA kini sudah banyak tersapat aturan dan regulasi tentang anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun kita lihat kenyataannya, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga masih saja marak terjadi. Baik di lingkungan tempat tinggal, di dalam rumah hingga di lingkungan sekolah. Pelakunya pun berasal dari berbagai kalangan, seperti orangtua, tetangga, atasan, teman, pacar hingga guru.

Bicara soal kasus kekerasan tehadap anak di sekolah yang dilakukan oleh guru, memang marak terjadi di wilayah NTT. Dan yang terbaru adalah kasus di Kabupaten Lembata, dimana guru menghukum sejumlah murid untuk minum air kotor. Miris dan kejadian seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi di lembaga pendidikan.

KRONOLOGI Guru Siksa Siswa Minum Air Kotor di Lembata NTT, Kapolres Beberkan Fakta Mengejutkan

Guru, dengan alasan apapun sebenarnya tidak boleh melakukan tindak kekerasan terhadap anak didiknya. Kekerasan itu meliputi kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Apapun kekeliruan yang dilakukan anak didik, guru tak semestinya 'membalas' dengan melakukan kekerasan terhadap anak didik.

Seringkali guru memberikan alasan terpaksa melakukan hal itu lantaran tingkah si anak didik itu sudah kelewatan batas. Atau karena alasan lainnya yang cenderung menyalahkan si anak didik. Seakan ada toleransi dari aksi kekerasan fisik atau verbal yang dilakukan oleh sang guru terhadap anak didiknya.

Ini Reaksi Arema FC, Persib Bandung dan Persebaya Surabaya soal Jadwal Liga 1 2020, RESPON

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTT, Veolronika Ata, SH, MH, dalam berbagai kesempatan selalu menekankan prinsip zero tolensi terhadap bentuk kekerasan apapun terhadap anak didik di sekolah atau terhadap anak di rumah dan di lingkungan tempat tinggal.

Meskipun itu hanyalah kekerasan ringan seperti menbentak, berkata kasar, menampar, menunjuk. Sebab secara internasional, konvensi hak anak dan diakui juga di Indonesia bahwa bentuk kekerasan apapun itu tidak boleh dilakukan.

Apalagi di sekokah, khususnya di wilayah NTT sudah dicanangkan sekolah ramah anak. Sehingga mulai dari kepala sekolah, guru, satpam hingga murid, tak boleh melakukan kekerasan terhadap anak didik.

Jika hal itu tetap terjadi maka tidak bisa tidak, pelakunya mesti diberikan hukuman tegas, diproses hukum. Dan tak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Sebab dengan penyelesaian secara kekeluargaan, bisa menjadi preseden buruk dan pengulangan tindakan kekerasan itu kembali.

Sudah waktunya penerapan sekolah ramah anak benar benar diimplementasikan melalui tindakan. Aparat penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim juga mesti serius menangani kasus kekerasan terhadap anak termasuk kekerasan terhadap anak didik yang dilakukan oleh guru di sekokah.

Pasal-pasal pemberat dan pasal-pasal dengan ancaman hukuman maksimal mesti diberikan kepada pelaku sehingga bisa menjadi efek jera bagi pelaku dan pihak lainnya. Jika hendak memberikan pembelajaran kepada anak didik yang melakukan kekeliruan atau pelanggaran di sekolah, maka berikanlah hukuman positif seperti mengerjakan pekerjaan rumah (PR), menyiram tanaman, atau hukuman positif lainnya yang bermanfaat bagi anak didik dan juga sekolah. Kita berharap ke depannya tindak ada lagi kekerasan terhadap anak didik di sekolah. Semoga.*

Penulis: PosKupang
Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved