Pilkada Sumba Timur

Pilkada Sumba Timur 2020, Bawaslu Kantongi 4 Nama Yang Daftar ke Partai Politik Berstatus ASN

Jelang Pilkada Sumba Timur 2020, Bawaslu kantongi 4 nama yang daftar ke partai politik berstatus ASN

Pilkada Sumba Timur 2020, Bawaslu Kantongi 4 Nama Yang Daftar ke Partai Politik Berstatus ASN
ISTIMEWA
Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, Denny Harakai 

Jelang Pilkada Sumba Timur 2020, Bawaslu kantongi 4 nama yang daftar ke partai politik berstatus ASN

POS-KUPANG.COM | WAINGAPU - Menghadapi Pilkada Sumba Timur pada September 2020 mendatang, Badan Pengawasan Pemilu ( Bawaslu) Kabupaten Sumba Timur mencatat ada 4 nama kandidat yang mendaftarkan diri ke partai Politik yang masih berstatus aparatur sipil Negara (ASN).

Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, Denny Harakai menyampaikan itu kepada POS-KUPANG.COM, Selasa (4/2/2020).

Pilkada Sumba Timur 2020, Christofel Sebut Belum Undur Diri dari ASN karena Belum Waktunya

Denny menjelaskan, sepanjang pengamatan pihaknya sudah ada 3 paket Balon Bupati dan Balon Wakil Bupati yang mendaftar ke Partai Politik. Dari 3 paket tersebut yang masih berstatus ASN yakni Domu Warandoy, Christofel A. Praing, Yohanis Hiwa Wunu dan Umbu Hapu Mbeju.

Adapun keempat nama yang dikantongi Bawaslu itu, Domu Warandoy saat ini menjabat sebagai Sekertaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Christofel Praing Kadis DukCapil Sumba Timur, Yohanis Hiwa Wunu dan Umbu Hapu Mbeju yang kini menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Sumba Timur.

Pilkada Sumba Timur 2020, Umbu Hapu Mbeju Belum Mundur dari ASN, Ini Alasannya

Denny menjelaskan, Bawaslu diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan netralitas ASN sebagaimna ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2018. Tentang keterlibtan ASN dalam Pilkada pihaknya menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU ASN nomor 5 tahun 2004, PP tahun 2004 dan Surat edaran MENPANRB No B/71.

"Intinya dalam semua ketentuan itu diinstruksikan kepada ASN untuk bersikap netral dan tidak menunjukan keberpihakan kepada salah satu Balon/Paslon. Namun saat ini, belum ada Balon/Paslon, yang baru ada saat ini adalah paket-paket yang maju dan mendaftar di Parpol,"jelas Denny.

"jadi penekanannya adalah terlepas siapapun paket yang sudah daftar di partai yang akan maju dalam Pilkada diwajibkan atau dituntut ASN tidak berpihak kepada salah satu dari mreka karena ASN diikat dengan moral dan kode etik,"tambah Denny.

Denny juga menjelaskan, ada banyak larangan-larangan bagi ASN sebagaimana tertuang dalam Surat Menpan-RB yang merupakan pnjabaran dari PP 42, diantaranya yakni, pertama PNS dilarang mmpromosikan bakal calon, kedua, PNS dilarang memberi tanda like atau komen di media sosial atau membuat pernyataan yang mndukung Balon tertentu dan ketiga, PNS dilarang hadir dalam deklarasi Balon.

"Tapi sekali lagi, sekarsng belum ada Balon/Paslon, jadi dasar pengwasan kita adalah dari sisi netralitasnya.
Saat ini Bawaslu sudah menangani beberapa ASN yang memberi tanda like di Medsos yang dalam postingan Medsos membuat seruan untuk memilih paket tertentu,"ungkap Denny.

"like saja sudah ditindak Bawaslu apalagi kalau ASN buat komentar yang isinya ajakan memilih paket tertentu,"Imbuh Denny.

Denny juga mengaku, sejauh ini pihaknya beru menemukan 1 baliho di rumah warga dekat Taman Kota Waingapu. Pihaknya juga sudah melakukan pendekatan kepada warga yang memasang baliho itu untuk menurunkan dan sudah diturunkan.

"Sebab dikasi turun adalah ASN dilarang promosikan dirinya dengan memasang baliho yang menytakan diri sebagai bakal calon bupati. Tapi Baliho bukan ASN yang cetak tapi cuma inisiatif warga, jadi kami bilang harus kasih turun karena itu merugikan ASN yang daftar itu,"urai Denny.

Dikatakan Denny, Bawaslu juga sudah 3 kali mengirimkan surat himbauan kepada bupati terkait netralitas ASN. Dan Panwaslu Kecamatan juga sudah bergerak secara masif di 22 kecamatan untuk kirim surat himbauan netralitas ASN ke semua lembaga pemerintah dan pemrintah desa di setiap Kecamatan.

"Dan hasilnya ada sedikit penurunan tindakan ASN di media sosial dalam hal memberi komentar mendukung paket yang maju. Hampir sebagian ASN dipastikan sudah paham terkait netralitas ASN,"pungkas Denny. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo)

Penulis: Robert Ropo
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved