Ironi Kunker DPRD Lembata: Tidak Bawa Dokumen Kontrak dan Tidak Didampingi Tim Teknis

DPRD Lembata melakukan rapat kerja antara komisi bersama mitra pemerintah selama dua hari

Ironi Kunker DPRD Lembata: Tidak Bawa Dokumen Kontrak dan Tidak Didampingi Tim Teknis
POS KUPANG/RICARDUS WAWO
Rapat Kerja antara Komisi DPRD Lembata dan Pemda Kabupaten Lembata, Rabu (29/1/2020) 

Ironi Kunker DPRD Lembata: Tidak Bawa Dokumen Kontrak dan Tidak Didampingi Tim Teknis

POS-KUPANG.COM|LEWOLEBA--DPRD Lembata melakukan rapat kerja antara komisi bersama mitra pemerintah selama dua hari, Rabu-Kamis besok.

Berdasarkan agenda Badan Musyawarah (Banmus), rapat kerja ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja setiap komisi DPRD Lembata di lokasi-lokasi proyek fisik yang mamakai anggaran APBD Tahun 2019.

Namun sayangnya, saat rapat kerja, para wakil rakyat ini mengeluhkan kalau selama kunjungan kerja mereka tidak membawa dokumen kontrak proyek dan saat turun lapangan mereka tidak didampingi tim teknis baik itu kontraktor, PPK, PTP, Konsultas Pengawas dan mitra pemerintah.

Saat rapat Komisi II bersama Dinas PUPRP Kabupaten Lembata, Yosef Boli Muda mengungkapkan kekecewaannya karena tim teknis, konsultan, kontraktor dan pemerintah tidak berada di lapangan. Selain itu dokumen kontrak juga tidak diberikan kepada mereka.

"Kami juga tidak pernah terima ada dokumen, di lapangan juga tim teknis tidak ada untuk menjelaskan, apalagi kami ini juga bukan orang teknik," sesal Anggota DPRD Lembata dari PKB tersebut, Rabu (29/1/2020)

"DPRD juga tidak dapat dokumen proyek. Kami juga tidak dapat. Dalam fungsi pengawasan jangan kasi dokumen kontrak di akhir. Padahal sesuai regulasi pengawasan melekat itu dari perencanaan. Segala regulasi yang dipasang kami sudah harus tahu," tambah Anggota Komisi II lainnya Kristoforus Ricam.

Karena tidak diberi dokumen kontrak, menurut Ricam, mereka juga tidak bisa menilai apakah realisasi fisik di lapangan sudah sesuai dengan yang ada di dalam dokumen kontrak atau tidak.

Dia juga mempermasalahkan tidak adanya pendampingan dari tim teknis seperti konsultan pengawas atau pihak dari dinas terkait supaya bisa menjelaskan progres pengerjaan proyek di lokasi proyek.

Keluhan yang sama juga diungkapkan saat rapat Komisi III bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata. Anggota DPRD Lembata dari PDIP, Gabriel Raring bahkan menyebutkan kalau fungsi pengawasan dalam kunjungan kerja DPRD Lembata

Idealnya masih 'jauh panggang dari api'. Pasalnya, para wakil rakyat itu melakukan kunjungan kerja di lapangan tanpa didampingi PPK, atau kontraktor, PTP, konsultan pengawas dan dinas terkait selaku pengguna anggaran.

"Tidak ada dokumen yang kami pegang, kami mau cek apa, kalau dokumen kontrak saja kami tidak pegang. Sepertinya dokumen itu sakral sekali. Katanya dokumen kontrak DPRD tidak boleh pegang. Bagaimana mungkin pengawasan ini maksimal. Pengawasan kalau tidak di-back up dengan dokumen dan pihak terkait maka percuma saja, sia-sia," tandasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Lembata, Petrus Bote memohon maaf karena tidak ada pendampingan dari tim teknis saat anggota legislatif melakukan kunjungan kerja di lokasi proyek. Akan tetapi menurut Petrus pihaknya sudah melakukan koordinasi tetapi jadwal kunjungan kerja itu tidak pasti.

Diskusi Publik Peran Organisasi Perempuan Sukseskan NTT Bangkit dan Sejahtera

Tak Berpasangan Dengan Niga Dapawole, Wabub Sumba Barat : Saya Taat Perintah Panglima

"Kami sudah turun di lapangan, bahkan pernah ada pengalaman tahun sebelumnya kami tunggu sampai malam tapi tidak ada yang datang juga, jadi ini ada miskomunikasi," sebutnya.

Katanya, DPRD Lembata bersama mitra perlu melakukan koordinasi dan komunikasi secara lebih baik lagi sehingga hal serupa tak terjadi lagi.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo) 

Penulis: Ricardus Wawo
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved