Harun Masiku Jadi Buronan KPK
Mulai Terusik, Ketua KPK Ultimatum Oknum yang Sembunyikan Harun Masiku, Ancamannya Tidak Main-main!
Ketua KPK, Firli Bahuri ultimatum oknum pihak yang sebunyikan Harun Masiku, ancamannya tidak main-main
lihat foto
Mulai Terusik, Ketua KPK Ultimatum Oknum yang Sembunyikan Harun Masiku, Ancamannya Tidak Main-main!
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Firli Bahuri optimistis eks caleg PDI-P, Harun Masiku dapat ditangkap oleh KPK dan Kepolisian RI.
Hal ini disampaikan Firli, menanggapi pernyataan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman yang merasa prihatin Harun tak kunjung ditemukan oleh KPK dan Kepolisian.
Benny juga menduga ada oknum yang sengaja menyembunyikan Harun.
Firli mengatakan, jika ada oknum yang menyembunyikan Harun, oknum tersebut akan ikut ditangkap karena menghalangi proses penyidikan KPK.
• ICW Laporkan Yasonna Laoly ke KPK, Tim Hukum PDIP Minta Simpati Rakyat, Sebut Dibuat Babak Belur
"Kalau ada yang menyembunyikan (Harun Masiku) kita tangkap juga pak, yang menyembunyikan, karena itu adalah menghambat menghalangi penyidikan. Jadi enggak usah khawatir, yang menyembunyikan kita akan kenakan ke pasal tertentu," kata Firli dalam rapat kerja dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/1/2020).
Firli juga mengatakan, KPK sudah mencari keberadaan Harun di beberapa lokasi seperti di Indonesia bagian Timur dan Barat.
Bahkan, kata Firli, pihaknya sudah mencari keberadaan Harun di rumah istri dan mertuanya.
Namun, keberadaan tersangka kasus suap penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR itu belum ditemukan.
"Sudah banyak daerah yang kita datangi, tempat istrinya, tempat mertuanya dan tempat siapapun sudah kita datangi. Saya katakan, kalau Anda tahu tempatnya kasih tahu saya, saya datang. Terakhir kalimat saya itu," ujar dia.
Tak puas dengan jawaban Firli, Benny mengajukan interupsi.
Benny mengatakan, dalam memberikan informasi terkait keberadaan Harun, Dirjen Imigrasi, Menteri Hukum dan HAM, serta pimpinan KPK sebelumnya menyatakan Harun masih berada di luar negeri.
Padahal, salah satu media secara jelas mempublikasi bahwa Harun sudah tiba di Indonesia dari Singapura sejak 7 Januari 2020.
• Disebut Pernah Komunikasi dengan Ketua KPU soal PAW Harun Masiku, Begini Tanggapan Johan Budi
"Poin saya adalah statement bapak ini, membuat kesan ini, kongkalikong ini dengan Menkumham kan begitu. Tentu tidak betul. ini kesan boleh salah," kata Benny.
Menanggapi hal itu, Firli membantah pernah menyebut Harun di luar negeri.
Ia menegaskan, informasi keberadaan Harun di luar negeri pertama kali disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Dirjen Imigrasi Ronny Simpie.
Oleh karenanya, Firli menilai, informasi keberadaan Harun ketika itu merupakan wewenang Menkumham untuk menjelaskannya di hadapan Komisi III, bukan dirinya.
• Warga Mengaku Lihat Pria Diduga Harun Masiku, Buronan KPK di Sulawesi, Penampilannya Bikin Curiga
"Saya tidak pernah menyampaikan bahwa Harun Masiku ada di luar negeri. Yang rilis pertama adalah Menkumham," ucap dia.
"Silakan Menkumham yang diekspose karena itu di luar domain saya. Walaupun saya tahu diberitahu oleh Menkumham, tapi saya tidak pernah bicara," kata dia.(*)
Pola PAW Anggota DPR dari PDIP Harun Masiku Mirip Mulan Jameela Politisi Gerindra Istri Ahmad Dhani
POS-KUPANG.COM - EKs KPU: Pola PAW Anggota DPR dari PDIP Harun Masiku Mirip Mulan Jameela Politisi Gerindra Istri Ahmad Dhani
Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay melihat ada kesamaan pola rencana pergantian antar waktu (PAW) antara caleg PDI Perjuangan ( PDIP ) Harun Masiku dengan caleg Partai Gerindra Mulan Jameela.
Pasalnya, partai politik berupaya memaksakan kehendak kepada KPU agar caleg tertentu dapat ditetapkan sebagai kandidat terpilih, meski perolehan suaranya kalah dari caleg lain.
• Adrianus Talli : Walikota Kupang Jefri Riwu Kore Sudah Ubah Wajah Ibu Kota NTT
• Jangan Panik Saat Hujan Badai dan Petir Ini Doa yang Wajib Kamu Doakan Bersama Keluarga
"Kurang lebih (sama). Itu sebetulnya upaya yang keliru dan bahkan merusak sistem pemilu. Apa yang terjadi, gangguan-gangguan yang terjadi di republik ini, harus dihentikan," kata Hadar saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/1/2020).
"Kalau tidak, demokrasi kita ini berantakan terus. Buat apa rakyat diajak untuk memilih, tetapi parpol bisa mengubah seenaknya dan berupaya melalui pengadilan," imbuh dia.
Pola Mulan Jameela
Dalam kasus Mulan Jameela, Hadar mengatakan, Gerindra beberapa kali berupaya mengubah putusan KPU dengan hasil sidang atas gugatan yang dilayangkan sembilan caleg Gerindra ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Mulan yang maju dari Dapil XI Jawa Barat yang meliputi wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, sedianya hanya mampu meraup 24.192 suara.
• Mengenal Rodiyah, Perempuan Viral dengan Teriakan Gubernur DKI Rasa Presiden untuk Anies Baswedan
• Hasto Kristiyanto Bersedia Datang Jika Dipangil KPK, PDIP Minta Harun Masiku Menyerahkan Diri
Suara yang diperoleh istri dari musisi Ahmad Dhani itu sebenarnya tidak mampu membuatnya lolos ke kursi Senayan.
Namun kemudian, ia menggugat Partai Gerindra ke PN Jaksel.
Dalam gugatannya, ia ingin agar DPP Partai Gerindra memiliki hak untuk menetapkan para penggugat sebagai anggota legislatif terpilih karena suara pemilih partai yang lebih besar dari pemilih caleg langsung.
Hasilnya, majelis hakim PN Jaksel pun mengabulkan gugatan tersebut.
KPU semula sempat bersikukuh atas keputusannya.
Namun belakangan sikap KPU berubah melalui Surat Keputusan Nomor 1341/PL/01.9-Kpt/06/KPU/IX/2019 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1318/PL/01.9-Kpt/06/KPU/IX/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilu 2019.
Mulan akhirnya terpilih melalui mekanisme PAW menggantikan dua rekannya sesama partai, Ervin Luthfi yang memperoleh suara ketiga terbanyak dan Fahrul Rozi yang memperoleh suara terbanyak keempat.
Fahrul digantikan karena ia diberhentikan sebagai anggota parpol.
"Saya ingat beberapa waktu lalu ada PN Jaksel itu yang mengabulkan permohonan beberapa caleg termasuk Mulan Jameela. Itu sebetulnya putusan pengadilan yang keliru karena dia tidak bergerak berdasarkan UU atau sistem yang berlaku saat ini," kata Hadar.
• Pramugari Cantik Garuda Siwi Widi Purwanti Klarifikasi Soal Jadi Simpanan Bos, Sebut Mantan Pacar
• Prediksi Rocky Gerung, Anies Baswedan Bakal Maju di Pilpres 2024, Bakal Bersaingn dengan Kubu Jokowi
"Mereka kemudian berhentikan caleg di atas Mulan Jameela dan KPU kesulitan dengan tekanan itu karena dianggap tidak memenuhi syarat. Akhirnya KPU mengikuti setelah caleg diberhentikan," imbuh dia.
Pola Harun Sedangkan dalam kasus Harun Masiku, pola bermula ketika caleg PDI Perjuangan asal Dapil Sumatera Selatan I, Nazarudin Kiemas meninggal dunia dua pekan sebelum pencoblosan.
Saat pencoblosan, Nazarudin justru menjadi caleg PDI Perjuangan dengan perolehan suara tertinggi.
Sesuai mekanisme, posisi Nazarudin digantikan oleh pemilik suara tertinggi kedua, yaitu Riezky Aprilia.
Namun, DPP PDI Perjuangan justru mengajukan gugatan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada Mahkamah Agung.
Meski MA mengeluarkan fatwa bahwa parpol lah yang berhak menentukan PAW, KPU tetap berpegangan pada aturan.
Sehingga di dalam rapat pleno, KPU tetap menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin.
Akan tetapi, PDI Perjuangan tetap berupaya masuk melalui cara yang tidak dibenarkan yaitu lewat 'orang dalam' KPU, yang tak lain adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
• GEGER! Pasutri Ditemukan Tewas Mengenaskan dalam Kamar Kos, Berikut 10 Fakta tentang Para Korban
• Jangan Panik Saat Hujan Badai dan Petir Ini Doa yang Wajib Kamu Doakan Bersama Keluarga
Bahkan, Wahyu meminta uang operasional Rp 900 juta guna memuluskan langkahnya.
Beruntung dalam persoalan politikus PDI Perjuangan ini, KPU tetap bersikukuh mempertahankan keputusannya hingga akhirnya kasus ini terendus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sehingga, Riezky hingga kini masih menyandang status anggota DPR.
"Pertanyaan selanjutnya, apakah Rizkie bisa dihentkan meski telah terpilih di DPR? Sehingga bisa masuk yang baru dengan cara yang menyogok? Mungkin bisa saja," ucap Hadar.
Oligarki partai Baik yang dilakukan Gerindra maupun PDI Perjuangan, menurut Hadar, sama-sama merusak sistem pemilu yang telah disusun bersama antara pemerintah, lembaga pemilu, serta DPR.
Partai dengan kewenangannya berupaya melakukan tindakan sewenang-wenang demi salah satu kandidat.
Padahal, bila merujuk peraturan yang ada, ketika ada caleg terpilih berhalangan tetap maka dapat digantikan oleh caleg dengan perolehan suara terbanyak kedua.
"Partai menjadi sangat otoriter, oligarki, mengatur pemberhentian sendiri. Padahal pemberhentian itu harus memiliki alasan yang kuat, seperti misalnya melakukan pelanggaran hukum dan lain-lain," terang Hadar.
• Cek Ramalan Zodiak Besok Senin 13 Januari 2020 Pisces Cintamu Rumit Libra Lembur Lagi Aries Sabar Ya
• BMKG Prediksi Kecepatan Angin Hari Ini Sampai 39 Km/Jam di Kota Waingapu dan Sekitarnya
"Sekarang yang didesak KPU. Dalam hal ini, KPU harus dilindungi. Tidak bisa hanya mengikuti kemauan parpol, walaupun sudah ada putusan pengadilan atau MA. KPU juga harus melindungi caleg yang terpilih," imbuh dia.
Hadar pun menampik bila dirinya berupaya melindungi kelembagaan KPU.
Menurut dia, oknum internal KPU tentu tidak akan melakukan perbuatan melawan hukum bila tidak ada desakan dari partai politik.
"Seharusnya dia (Wahyu) menolak, jangan mau mencari uang dengan dalih bisa memberikan janji. Tentu, itu tidak akan terjadi kalau tidak ada parpol, oknum parpol, maupun caleg yang mau merusak sistem. Itu yang harus dibenahi," tandasnya.(*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Eks Komisioner KPU: Pola PAW Harun Masiku Mirip Mulan Jameela", https://nasional.kompas.com/read/2020/01/12/16423861/eks-komisioner-kpu-pola-paw-harun-masiku-mirip-mulan-jameela?page=all#page2.
