ICW Laporkan Yasonna Laoly ke KPK, Tim Hukum PDIP Minta Simpati Rakyat, Sebut Dibuat Babak Belur

Diketahui, sebelumnya KPK mendatangi Kantor DPP PDIP untuk melakukan penggeledahan namun gagal.

Terkait hal itu, I Wayan Sudirta pun menyebut wajah PDIP kini seolah sudah 'babak belur' akibat kejadian itu.

Dilansir TribunWow.com, I Wayan Sudirta juga menyinggung Indonesia Corruption Watch (ICW) yang melaporkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Mulanya, Sudirta kembali mengungkit soal penggeledahan Kantor DPP PDIP yang gagal dilakukan KPK.

• Balik Mengamuk, PDIP Laporkan Tim KPK hingga Soroti Dokumen Bocor Pasca Kantornya Batal Digeledah

Diketahui, penggeledahan itu berkaitan dengan kasus suap pergantian antar waktu (PAW) DPR RI terpilih 2019-2020 yang melibatkan kader PDIP, Harun Masiku.

Harun Masiku kini bahkan menjadi buronan KPK.

Menurut Sudirta, tim penyidik KPK tak membawa surat tugas saat mendatangi Kantor DPP PDIP.

"Belum ada surat di meja tapi penggeledahan sudah ada," ucap Sudirta.

"PDI Perjuangan dibuat babak belur karena KPK yang namanya demikian hebat, mau menggeledah padahal enggak punya surat," sambungnya.

Berita soal gagalnya penggeledahan Kantor DPP PDIP itu disebutnya semakin menjatuhkan nama partai berlambang kepala banteng itu.

• Ini ALasan hingga Anak Menkumham Yasonna Laoly Batal Diperiksa KPK, Info

Karena itu, Sudirta pun meminta simpati dari masyarakat Indonesia.

"Bahkan media memberitakan bahwa ada satu kontainer keluar seolah-olah itu barang sitaan," ujarnya.

"Sehingga masyarakat kami mohon simpatinya."

Lebih lanjut, Sudirta menyinggung status PDIP yang menjadi pemenang Pemilu 2019 lalu.

Ia menyebut, tak selayaknya partai pemenang pemilu diperlakukan KPK seperti ini.

"Kalau PDI Perjuangan partai pemenang pemilu saja dibikin babak belur seperti itu," kata Sudirta.

• Ditunjuk Lagi Jokowi Jadi Menkumham, Yasonna Mundur dari DPR, Ini Kata Tjahjo Kumolo

"Anda bisa bayangkan kalau rakyat kecil yang mengalami itu."

Lantas, ia menilai KPK sebagai institusi besar tak seharusnya berusaha menggeledah Kantor DPP PDIP tanpa dibekali surat izin.