Salam Pos Kupang

Menata Aset Milik Pemprov NTT

Mari membaca dan simak Salam Pos Kupang berjudul: Menata Aset Milik Pemprov NTT

Menata Aset Milik Pemprov NTT
Dok
Logo Pos Kupang

Mari membaca dan simak Salam Pos Kupang berjudul: Menata Aset Milik Pemprov NTT

POS-KUPANG.COM - PEMERINTAH Provinsi NTT saat ini mulai menata asetnya. Terutama aset tak bergerak seperti gedung dan tanah, saat ini banyak masalah yang mulai ditemui. Tak hanya bermasalah dalam hal administrasi kepemilikan, tetapi juga soal status.

Sebut saja kasus yang saat ini terjadi di Hotel Sasando. Pemprov NTT melaporkan manajemen lama PT Hotel Sasando Timor International, perusahaan pengelola Hotel Sasando Kupang, ke Polda NTT. Laporan ke polisi dilakukan karena pengelola sebelumnya menggadai atau menjadikan agunan sertifikat HGB ke Bank Bukopin dan TLM (Toba Lais Manekat) tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemprov NTT sebagai pemilik.

BREAKING NEWS: Puting Beliung dan Banjir Porakporandakan 2 Desa di Lamba Leda Manggarai Timur

Diketahui bahwa dalam kontrak antara Pemprov NTT dan pengelola, dinyatakan bahwa ketika pengelola hendak menjadikan sertifikat sebagai agunan atau jaminan, harus ada persetujuan Pemprov NTT. Fakta yang terjadi, pengelola secara sepihak menjaminkan sertifikat itu ke Bank Bukopin dan TLM.

Nilainya cukup fantastis. Terungkap bahwa sertifikat tanah Hotel Sasando di wilayah Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang digadaikan ke Bank Bukopin dan TLM, masing-masing senilai Rp 8 miliar dan Bank Bukopin Rp 750 juta.

Desain Ulang NTT, Mengapa Tidak?

Ke mana uang tersebut? Apakah pengelola lama menggunakannya untuk mengelola hotel tersebut? Ataukah digunakan untuk kepentingan pribadi? Saat ini laporan telah ditangani penyidik kepolisian. Fakta hasil penyelidikan akan membuktikan apakah ada kesalahan prosedural yang mengakibatkan kerugian negara, ataukah memang aset ini digunakan untuk keuntungan pribadi oknum tertentu?

Terlepas dari semua itu, penegasan Gubernur NTT, Viktor Laiskodat agar semua aset didata dan ditata sangat tepat. Ada banyak fakta yang menujukkan kalau Pemprov NTT beberapa kali kalah argumentasi dengan masyarakat karena tak memiliki dokumen kepemilikan aset. Sebut saja salah satunya adalah status Stadion Merdeka, Kupang yang saat ini masih digantung.

Penataan aset ini tak hanya dimaksudkan agar tak ada konflik kepemilikan antara pemerintah dengan masyarakat, tapi ada banyak manfaatnya. Sebut saja untuk kejelasan status kepemilikan, penataan dokumen dan juga terutama terhadap aset yang sudah dikontrakan atau ada kerja sama dengan pihak ketiga, kontraknya bisa diperbaharui untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Dari fakta tanah Hotel Sasando, dapat diketahui bahwa ada aset pemerintah yang salah digunakan. Ada oknum yang mumpung ada kesempatan, memanfaatkan aset pemerintah untuk kepentingan lain. Dari sini, diyakini akan banyak fakta lain yang terungkap. Bisa saja tak hanya di Sasando, tapi ada aset lain yang juga bermasalah.

Semoga ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah. Hotel Sasando akan mengungkapkan banyak fakta yang tersembunyi terkait aset Pemprov NTT. *

Penulis: PosKupang
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved