Tanggapi Permintaan LMND, Begini Penjelasan Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi TTU

Tanggapi permintaan LMND, begini penjelasan Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi TTU

Tanggapi Permintaan LMND, Begini Penjelasan Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi TTU
POS-KUPANG.COM/TOMMY MBENU NULANGI
Mahasiswa dari LMND-DN Kefamenanu mendatangi Kantor DPRD TTU, Kamis (9/1/2020) 

Tanggapi permintaan LMND, begini penjelasan Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi TTU

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU - Menanggapi permintaan dari LMND-DN Kefamenanu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten TTU, Simon Soge menjelaskan bahwa proses penerbitan sertifikasi oleh pertanahan dapat dilakukan berdasarkan SK penetapan yang berasal dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap warga di SP 1 dan SP 2.

Namun pada tahun 2008, pemerintah Kabupaten TTU melakukan penyerahan dari dinas kepada masyarakat. Pada saat penyerahan diketahui bahwa warga yang menjadi subyek penerima utama sertifikat tanah sudah tidak berada lagi di wilayah SP 1 dan SP 2.

LMND Minta Pemda TTU Terbitkan Sertifikat Tanah Bagi 600 Kepala Keluarga di SP 1 dan SP 2

Berdasarkan masalah tersebut, jelas Simon, atas permintaan warga SP 1 dan SP 2, untuk tidak boleh dilakukan pembagian karena ada kekeliruan pencetakan nama oleh badan pertanahan karena pada saat terjadi eksodus, kebanyakan ada warga baru yang datang dari negara tetangga Timor Leste sehingga belum ada penataan administrasi secara baik.

"Sehingga terjadi kekeliruan pencetakan nama. Bedasarkan itu, masyarakat yang ada disana secara aklamasi meminta untuk dikembalikan secara keseluruhan, terlepas dari yang sudah benar dan yang belum benar dikembalikan semuanya," ungkapnya.

Miss Grand Indonesia 2019, Sarlin Jones Daftar Wajib Pajak di KPP Pratama Kupang

Dijelaskan Simon, pemerintah daerah Kabupaten TTU tetap mengacu kepada peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 pasal 31 ayat 1 dan 2, dimana pada ayat satu berbunyi bahwa tanah yang diberikan kepada warga transmigrasi dan penduduk setempat yang pindah ke pemukiman tidak dapat dipindah tangankan.

Ayat 2, jelas Simon berbunyi bahwa, dalam hal terjadi pemindah tanganan diluar ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 hal atas tanah bagi tanah transmigran dan penduduk setempat menjadi hapus.

"Artinya dikembalikan kepada negara. Kalau dipindah tangankan," ungkapnya," ungkapnya.

Atas masalah tersebut, terang Simon, dirinya sudah memerintahkan kepada stafnya untuk melakukan verifikasi dan validasi secara faktual di lapangan untuk mendapatkan data yang lebih akurat dalam rangka memastikan siapa subyek yang sesungguhnya dan diapakan subyek penerima kedua dan ketiga.

"Dari situ baru kami bisa laporkan kepada bupati untuk mengambil langkah selanjutnya. Karena ketika kita secara serampangan menyerahkan tanah itu kepada masyarakat tanpa melihat pada data yang sesungguhnya, kepemilikan subyek yang pertama tentunya kami yang melanggar aturan," ungkapnya.

Simon melanjutkan, dari data tersebut barulah pemerintah dapat mengolahnya, dan berkoordinasi lebih lanjut dengan badan pertanahan sebagai badan yang berkewenangan mencetak sertifikat tanah.

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Kabupaten TTU, Jeni Selfiana mengatakan, sejak tahun 2018, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten TTU terkait dengan masalah tersebut.

Menurutnya, tugas dari badan pertanahan adalah mengeluarkan produk berupa sertifikat tanah dimana pada saat itu terjadi kerja sama denga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten TTU yang memiliki anggaran.

"Jadi kita secara teknis mengeluarkan output berupa sertifikat. Itu tugas kita. Setelah itu tentunya kita wajib menyerahkan kepada yang punya anggaran. Dalam hal ini dinas Naketrans," terangnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi)

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved