Melki Laka Lena Ingatkan Pemda di NTT Jaga Baik Dokter Spesialis

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena ingatkan Pemda di NTT jaga baik Dokter Spesialis

Penulis: Edy Hayong | Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/Edi Hayong
Wakil Ketua (Waket) Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena ketika berdialog dengan manajemen RSUD Naibonat, Sabtu (4/1/2020). 

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena ingatkan Pemda di NTT jaga baik Dokter Spesialis

POS-KUPANG.COM | OELAMASI - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena mengingatkan pemda-pemda di NTT supaya menjaga keberadaan dokter spesialis dengan baik.

Pasalnya, kebutuhan akan dokter spesialis di Indonesia sangat tinggi tapi jumlahnya masih sangat sedikit baik di RSUD maupun RS Swasta. Sehingga mendorong setiap daerah untuk rebut-rebutan mendapatkan dokter spesialis.

Satgas Pamtas RI-RDTL Lakukan Pemeriksaan Pelintas Batas, Ini Sasarannya

Melki Laka Lena kepada Wartawan di Naibonat di sela-sela kunjungan kerja masa reses di RSUD Naibonat, Sabtu (4/1/2020) mengatakan, karena jumlahnya sedikit maka diharapkan di setiap RSU harus membuat kontrak secara terencana dengan baik untuk jangka pendek.

Disamping itu, katanya, untuk jangka panjang maka pemda-pemda harus mempersiapkan anak-anak daerah untuk bisa studi di kedokteran khusus dokter spesialis.

"Terutama spesialis dasar seperti dokter spesialis bedah, dokter kandungan, dokter anak, anestesi, ini harus disiapkan. Kalau dokter spesialis ini di daerah sudah ada biasanya pelayanan jauh lebih baik," ujar Ketua DPD I Golkar NTT ini.

Tidak Diakomodir Sebagai Tenaga Kontrak, Anggota Satpol PP Mengadu ke DPRD Sumba Barat Daya

Soal dokter spesialis di daerah tapi setelah mengabdi pindah ke tempat lain, Melki menegaskan, kuncinya ada pada pemda dan DPRD setempat. Dirinya secara terbuka mengatakan kalau dewan di daerahpun harus tahu. Selama ini bukan tidak mau tetapi tidak tahu soal kebutuhan dokter spesialis.

"Saya lihatnya dewan bukan tidak mau tapi memang dia tidak tahu," kritiknya.

Dewan harus diberitahu bahwa politik anggaran itu harus tahu kebutuhan kesehatan sehingga bisa mengalokasikan anggaran yang cukup. Kesehatan itu sangat teknis seperti butuh alat ini, butuh obat ini.

" Jadi kalau dewan tidak tahu soal teknis di kesehatan bagaimana mau ketuk anggaran yang cukup. Kalau pemda oke, dewan oke maka persoalan kesehatan akan jalan baik. Butuh komunikasi bersama baik dari bawa ke atas atau dari atas ke bawa agar sinkron urus kesehatan masyarakat," ujarnya. (Laporan Reporter POS- KUPANG.COM, Edi Hayong)

Sumber: Pos Kupang
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved