Sekuriti Larang Wartawan Liput Demo dan Dugaan Pungli di PNK, Direktur PNK Enggan Berkomentar

Sekuriti larang Wartawan liput Demo dan Dugaan pungli di Politeknik Negeri Kupang, Direktur PNK Kupang enggan berkomentar

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Wartawan POS-KUPANG.COM mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan saat meliput demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa ( BEM) Politeknik Negeri Kupang  ( PNK) pada Jumat (6/12/2019) lalu.

Demonstrasi itu dilakukan mahasiswa universitas negeri itu untuk menyikapi dugaan pungli di Jurusan Teknik Sipil PNK. Wartawan saat itu dilarang meliput bahkan dipaksa keluar gedung saat hendak meliput.

• Gelar Wisuda III, Viktor Laiskodat Apresiasi UPG 1945

Direktur PNK, Nonce Farida Tuati, SE., MM dihubungi via aplikasi pesan WhatsApp (WA) terkait perbuatan tidak menyenangkan dan dugaan pungli itu enggan berkomentar.

Pesan WA itu dikirimkan pada Jumat (20/12/2019) pukul 18.38 Wita. Turut dikirimkan juga link berita terkait wartawan yang dilarang meliput dan bahkan ditarik paksa oleh pihak sekuriti kampus.

Walaupun telah dibaca pada pukul 18.42 Wita dan ditandai dengan tanda centang dua berwarna biru, pesan itu tidak dibalas.

Sebelumnya, telah dilakukan upaya konfirmasi sebanyak 3 kali ke pihak PNK, di antaranya pada Senin (9/11/2019), Jumat (13/12/2019) dan Kamis (9/12/2019).

• Blandina Luankali Terpilih Kembali Pimpin IBI Kabupaten Kupang Masa Bakti 2019-2024

Pihak kampus melalui sekuriti kampus pada Senin (9/11/2019) dan Jumat (13/12/2019) mengatakan direktur sedang mengikuti kegiatan.

Selanjutnya, pada Kamis (9/12/2019) melalui Pembantu Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Amros Tino mengatakan, Direktur PNK sedang melakukan tugas luar.

"Ibu Direktur sedang berada di luar," katanya saat ditemui di Auditorium PNK dalam Natal Bersama Jurusan Administrasi Bisnis PNK, Kamis pagi.

Sementara itu, beberapa alumni Jurusan Teknik Sipil PNK mengaku prihatin dengan keadaan kampus tersebut.

Seorang alumni, MDL mengaku, dugaan pungli maupun kebijakan yang memberatkan mahasiwa diharapkan agar segera dihapuskan.

"Kasihan mahasiswa, mau menutut ilmu tapi harus membayar lebih, padahal kampus negeri," ujar MDL ditemani beberapa rekannya.

Diakuinya, mahasiswa enggan berbicara lebih terkait dugaan praktik pungli dan kebijakan lainnya karena kekhawatiran akan mendapatkan intimidasi dari pihak kampus.

Sehingga, dengan hadirnya Tim Saber Pungli Kota Kupang di kampus terkait persoalan tersebut, pihaknya berharap mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan yakni BEM PNK dapat dilibatkan dalam menelusuri persoalan tersebut.